Pertamina Tangani 462 dari 800 Laporan Keluhan Pertalite di Jatim, Kompensasi Diberikan Terukur

Ringkasan Berita:

• Pertamina tangani 462 dari 800 laporan keluhan BBM Pertalite di Jawa Timur.
• Kompensasi diberikan setelah validasi bengkel mitra, posko pengaduan dibuka hingga 10 November.
• Pelanggan bisa lapor via Call Center 135, email, atau DM Instagram @pertamina.135.

SURYA.CO.ID, SURABAYA — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mencatat sebanyak 800 laporan keluhan terkait pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, di berbagai titik wilayah Jawa Timur (Jatim) hingga Senin (3/11/2025). 

Dari jumlah tersebut, 462 laporan telah selesai ditangani, atau sekitar 57 persen.

“Penanganan kompensasi diberikan kepada pelanggan dengan terukur dan sesuai prosedur,” ujar Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Selasa (4/11/2025).

Kompensasi Diberikan Setelah Validasi Bengkel Mitra

Pertamina menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat, khususnya terkait kendala mesin kendaraan pasca pengisian BBM. 

Kompensasi diberikan, setelah proses pemeriksaan dan validasi oleh bengkel mitra selesai dilakukan.

“Kompensasi diberikan kepada pelanggan yang terdampak setelah proses pemeriksaan dan validasi dari bengkel mitra,” jelas Ahad.

Pertamina memastikan, penyaluran BBM tetap berjalan lancar dan seluruh produk telah melalui pengawasan ketat, mulai dari terminal pengirim hingga SPBU resmi.

Posko dan Layanan Pengaduan Dibuka Hingga 10 November

Sebagai bentuk keterbukaan layanan publik, Pertamina membuka posko pengaduan dan bengkel kerja sama hingga 10 November 2025, atau menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Pelanggan yang mengalami keluhan dapat menghubungi melalui kanal berikut:

• Call Center 135
• Email: pcc135@pertamina.com
• DM Instagram: @pertamina.135
• Info bengkel dan update layanan: @patraniaga.jatimbalinus

“Prioritas utama kami adalah menjamin keamanan suplai, serta mutu produk BBM yang diterima masyarakat sesuai regulasi,” pungkas Ahad.