Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, bahkan mengeluarkan SK Nomor 900.1.13.1/0161/2025 yang membebaskan bunga atas piutang PBB-P2, pajak air tanah, dan reklame tahun 2013–2023. 

Kebijakan ini berlaku hingga 30 September 2025. 

BKUD mencatat hingga 5 Agustus 2025, capaian PBB baru mencapai Rp26,7 miliar atau 30,34 persen dari target Rp88,1 miliar. 

Target tersebut tidak berubah untuk tahun-tahun berikutnya. 

Menurut Rudibdo, sebagian warga cenderung menunda pembayaran hingga jatuh tempo. 

Akibatnya, beban psikologis dan administratif terasa lebih berat di akhir tahun.