Menurutnya, kebijakan ini juga lazim dilakukan pemda untuk menggenjot pembangunan. Besaran pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemkot Surabaya pun lebih rendah nilainya dibandingkan dengan daerah lain.

"Sekarang ini banyak pemerintahan yang melakukan hal sama, ada daerah yang melakukan hal yang sama. Bahkan pinjaman yang kita ajukan masih lebih kecil dari pada daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proyek hasil pinjaman daerah akan ditargetkan rampung dalam masa jabatannya. Itu diharapkan agar tidak membebani pemerintahan di masa berikutnya.

"Itu harus diselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai," imbuhnya.

Ia mengungkapkan kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur mendesak di Surabaya mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan dari total target APBD 2025 sebesar Rp 12,3 triliun, anggaran infrastruktur hanya sekitar Rp 1,7 triliun.

Sebagian besar APBD Surabaya digunakan untuk belanja wajib seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan berbagai persoalan lainnya. "Dengan hitungan itu, kalau (butuh anggaran) Rp 20 triliun berarti dikerjakan dalam 20 tahun," katanya.

Lamanya pengerjaan akan meningkatkan belanja pembangunan. "Kalau dikerjakan dalam waktu 20 tahun, maka bayangkan di titik tahun ke-20 nilai proyek yang hari ini Rp 1 miliar, 20 tahun ke depan akan (naik) seperti apa," paparnya.

Maka dari itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan warga. 

"Maka hadirnya pemerintah, baik itu DPRD dan pemerintah kota, harus berani mencari solusi, bagaimana untuk kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan," kata politisi PDIP ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dilakukan demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya.

"Kami punya semangat bersama DPRD, apa pun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan lainnya," tegasnya. *****