SURYA.CO.ID - Posisi Jan Hwa Diana, pengusaha di Margomulyo yang diduga menahan ijazah karyawannya, kian terjepit. 

Meski sudah berdamai dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, kini Jan Hwa Diana balik dipolisikan oleh karyawannya. 

Tak cuma itu,  gudang CV (UD) Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana pun didemo puluhan massa dari gerakan Arek-Arek Suroboyo pada, Selasa (15/4).

Massa menuntut agar pemilik perusahaan tersebut yakni Jan Hwa Diana ditangkap dan dipenjara.

Massa memasang banner menampilkan foto suami istri yang disebut sebagai pemilik UD Sentosa Seal. Mereka juga membakar ban. 

Baca juga: Nasib Jan Hwa Diana Belum Beres Meski Sudah Damai dengan Armuji, Eri Cahyadi dan DPRD Turun Tangan

”Kami datang dengan tuntutan jelas, kami punya bukti adanya penahanan ijazah, gaji karyawan di bawah UMK, dan para karyawan tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Koordinator aksi Baihaqi.

Dia menyebut, hasil kajian juga menemukan adanya ketidaksesuaian dalam bentuk usaha yang dijalankan.

Menurut informasi, adanya beberapa teks yang menyebut perusahaan supplier sparepart kendaraan itu berbentuk CV dan ada juga yang menyebut berbentuk UD.

Setelah satu jam berorasi, massa dikabarkan bergerak menuju toko milik UD Sentosa Seal di kawasan Jalan Dupak. Mereka mendesak agar aparat penegak hukum juga turut melakukan tindakan.

Berikut fakta-fakta terbaru kasus ini: 

1. Disinggung Soal Bekingan di Rapat DPRD

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana, menyinggung soal bekingan saat hearing bersama pengusaha Jan Hwa Diana.

Pemilik UD Sentosa Seal, Jan Hwa Diana, dipanggil DPRD Surabaya terkait kasus penahanan ijazah setelah berseteru dengan Wakil Walikota Surabaya, Armuji.

Saat dipanggil oleh DPRD Surabaya, Diana mengaku tidak menahan ijazah karyawannya dan tidak tahu menahu soal administrasi karyawan yang bekerja di perusahaannya.

Selain itu, dia meminta agar mantan karyawannya atau pihak manapun yang merasa kurang puas dengan operasional perusahaan agar melapor ke Disnaker atau polisi.

Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna, mengatakan bahwa hearing ini juga menjadi salah satu jalur untuk menyelesaikan permasalahannya. Sehingga, sebelum melapor ke pihak kepolisian, menurutnya, alangkah lebih baik mediasi di DPRD Surabaya lebih dulu.