SURYA.co.id - Pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, terkait aparat dan tambang ilegal menuai respon dari KSAD.

Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, para prajurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal.

Hal ini berawal dari pernyataan Mahfud MD dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024).

Mahfud dalam debat menyatakan tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dibekingi oleh aparat.

Ditanya terkait hal itu, Maruli pun menyebut pernyataan Mahfud MD kurang jelas.

Baca juga: Alasan Capres Ganjar Pranowo Minta Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam di Kabinet Jokowi

"Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu.

Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024), melansir dari Kompas.com.

"Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?" sambung Maruli.

Maruli mengatakan, saat ini TNI menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas dan disertai dengan sanksi berat.

Menurut Maruli, dengan cara itu maka para prajurit dan perwira tidak lagi terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal.

"Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah.

Koridor ini kan. Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira.

Kalau kita bermain tambang begitu-begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat," ucap Maruli.

Maruli justru menyebut kewenangan buat memberikan izin tambang ada di tangan kementerian.

"Yang memberikan secara hukum, secara legalitas.