Ia menyebut, jumlah anggarannya sekitar Rp 17 miliar untuk melakukan percepatan pembangunan 37 pos palang pintu perlintasan KA tersebut. "Ini dana provinsi, bukan kewenangan provinsi. Tetapi ini karena menyangkut nyawa manusia untuk percepatan pembangunan palang pintu dan pos ini," sebutnya.

Dari catatan yang diingatnya, ada sekitar hampir 700 titik perlintasan sebidang tanpa pos palang pintu dan penjagaan di Jatim. Belum lagi dengan pertumbuhan perlintasan liar yang dibuka paksa oleh warga secara serampangan.

Sehingga, menurut Nyono, pemkab/pemkot perlu secara serius mengalokasikan anggarannya untuk segera membuat pos palang pintu. "Kadang ada masyarakat membuka sendiri agar akses mudah. Siapa yang bisa membendung? PT KAI sudah angkat tangan, itu PM 94/2018 sudah diarahkan ke pemkab sesuai nama hirarkis jalannya," jelasnya.

"Ada peran besar ada di pemda sesuai dengan PM 94/2018. Itu sudah dikoordinasikan dan rakernis. Dan memang anggaran (jadi kendala)," tambahnya.

Jika dikalkulasi, lanjut Nyono, sebenarnya tidak mahal untuk menganggarkan Rp 1-2 miliar untuk pembuatan dua pos palang pintu perlintasan. Nyono membandingkan dengan anggaran pembuatan flyover yang bisa tembus belasan miliar

"Daripada membangun flyover, contohnya di Krian yang menelan anggaran Rp 20 miliar. Masa kabupaten/kota mengalokasikan sekitar Rp 1 miliar tidak bisa. Bukan saling melempar. Kita semua berkolaborasi," pungkasnya. *****