Janji Bupati Pati Sudewo Sebelum Dilempari Sandal Pendemo Hingga Berujung Ricuh

Surya.co.id - Ribuan masyarakat Pati, Jawa Tengah ikut serta dalam aksi demo di depan kantor Bupati, Rabu (13/8/2025). Mereka mendesak Bupati Pati, Sudewo untuk mundur.

Demo ini dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen, yang diumumkan Sudewo.

Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo menemui para demonstran dengan pengawalan ketat. Ia keluar dari mobil rantis.

Dalam pidatonya, Sudewo meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji akan melakukan yang terbaik.

“Assalamualaikum wr wb. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” ucap Sudewo dilansir dari Tribun Jateng.

Namun, permintaan maaf Sudewo tak disambut baik massa aksi. Mereka justu melemparkan botol air mineral dan sandal.

Melihat hal ini, Brimob yang menjaga langsung melindungi Sudewo dengan tameng.

Demo pun berujung ricuh, masyarakat mendesak Bupati Sudewo, mundur dari jabatannya.

Massa juga memaksa menerobos gerbang kantor bupati, dan membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan.

Untuk mengurai kericuhan, polisi menyemprotkan water cannon dan menembakkan gas air mata.

Namun tak berhenti sampai di situ, massa aksi bahkan terlihat membakar satu unit mobil provos milik Polres Grobogan. 

Baca juga: Curhat Pilu Nenek Tukimah di Semarang, Tagihan PBB Naik Rp800 Ribu Setahun, BKUD Ungkap Penyebabnya

PBB Naik 250 Persen

Gelombang protes di Pati mencuat setelah Bupati Sudewo mengeluarkan kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Pernyataan Sudewo yang menantang warga untuk menggelar aksi besar-besaran jika tidak setuju, semakin memanaskan situasi.

Meski kemudian ia menarik kembali ucapannya, meminta maaf, dan membatalkan kenaikan PBB tersebut, rencana aksi tetap berjalan.

Aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 itu dihadiri massa yang mengklaim berjumlah lebih dari 50.000 orang. Mereka meneriakkan seruan seperti “Bupati harus lengser” dan “Turun Sudewo sekarang juga.”

Sudewo sendiri baru menjabat sejak 18 Juli 2025. Namun, belum genap sebulan memimpin, ia sudah dihadapkan pada gelombang penolakan yang masif, bahkan sampai ada tuntutan agar ia mundur dari kursi bupati.

Video Tantang Masyarakat

Awal kegaduhan terjadi ketika pernyataan Sudewo beredar luas di publik. 

Dalam rekaman itu, ia menegaskan tak akan mundur meski dihadapkan pada puluhan ribu pendemo. 

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” kata Sudewo.

Pernyataan tersebut memicu amarah warga, terutama kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang sejak 1 Agustus membuka posko donasi di depan Kantor Bupati. 

Posko ini mengumpulkan logistik seperti air mineral, beras, mi instan, dan minyak goreng untuk mendukung aksi besar pada 13 Agustus. 

Sosok Sudewo

Dikutip dari Tribun Jateng, Sudewo adalah Bupati Pati ke-42, terpilih untuk periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Ia diusung oleh Partai Gerindra dan merupakan putra daerah kelahiran Pati, 11 Oktober 1968.

Sebelum menjadi bupati, Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode: 2009–2013 dan 2019–2024. Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora, serta bertugas di Komisi V.

Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 1 Slungkep, Kayen, lalu berlanjut ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Ia menyelesaikan S1 Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret dan S2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro.

Sudewo juga aktif dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil UNS, Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, dan Koordinator Timses Pilkada Pacitan serta Pilgub Jawa Tengah.

Di Partai Gerindra, Sudewo menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP.

Pengalaman politik dan organisasi yang panjang membuatnya dikenal sebagai figur yang tegas dan berani mengambil keputusan.

Namun, gaya kepemimpinannya yang keras juga memicu kontroversi.

Dalam beberapa bulan menjabat, Sudewo sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Selain kenaikan PBB, Sudewo juga membuat kebijakan kontroversial lainnya. Pada Maret 2025, ia melakukan pemangkasan pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo. Ia menilai jumlah tenaga non-ASN di rumah sakit tersebut terlalu banyak dan tidak efisien.

“Pengurangan pegawai non-ASN harus dilakukan karena jumlahnya terlalu banyak. Banyak yang nganggur. Jumlahnya sangat berlebih. Ada 500-an. Padahal seharusnya cukup hanya 200-an,” kata Sudewo.