Rekam Jejak Jeje Wiradinata, Eks Bupati Pangandaran yang Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA

SURYA.co.id - Sosok hingga rekam jejak Jeje Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran, jadi sorotan setelah berani melayangkan tantangan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Jejen menantang Dedi Mulyadi untuk mencabut izin Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.

Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah Pantai Timur Pangandaran kembali memicu perdebatan sengit.

Jeje Wiradinata, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, secara terbuka menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencabut izin KJA yang dinilai melanggar aturan.

Jeje menyoroti berbagai pelanggaran, mulai dari ketidaksesuaian dengan tata ruang wilayah (RTRW), kebijakan daerah, hingga regulasi konservasi laut yang berlaku.

“Sangat aneh izin bisa diterbitkan tanpa adanya pengecekan lokasi yang ketat, padahal jelas-jelas ada pelanggaran aturan,” tegas Jeje saat memberikan pernyataan pada Minggu (10/8/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Baca juga: Rekam Jejak Atalia Praratya, Istri Ridwan Kamil yang Kritik Dedi Mulyadi Izinkan 1 Kelas 50 Siswa

Jeje menegaskan, kini keputusan ada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil dari garis pantai.

Menurutnya, lokasi KJA yang hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai sangat tidak tepat dan berpotensi mengganggu ekosistem pesisir.

“Kami menunggu aksi nyata dari Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk membuktikan komitmennya dalam menjaga lingkungan dengan mencabut izin tersebut,” tambah Jeje yang juga mengapresiasi rekam jejak Dedi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi kembali izin KJA yang ada.

Menurut Dedi, Pangandaran sebaiknya lebih diarahkan sebagai kawasan pariwisata yang mengedepankan kelestarian alam, bukan untuk kegiatan budidaya ikan yang berpotensi merusak ekosistem.

“Dari perspektif ekosistem dan konservasi, kawasan ini sangat ideal untuk pariwisata, bukan budidaya. Kalau memang budidaya, sebaiknya dipindahkan ke lokasi yang lebih tepat,” ujar Dedi.

Dukungan untuk evaluasi juga datang dari PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), salah satu perusahaan pengelola KJA. Pimpinan PBS, Fiar Nafy, menyatakan kesediaannya menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta HNSI.

“Kami terbuka untuk proses evaluasi dan siap menyesuaikan jika memang ada tumpang tindih aturan yang harus diselesaikan,” kata Fiar.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari dua perusahaan lain yang ikut disebut dalam polemik ini oleh Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Beda Pandangan Dedi Mulyadi Dan Khofifah Soal Bendera One Piece, Ini Alasannya