Adik Cak Nun Menilai Pemkab Jombang RoyalUn tuk Sekolah Rakyat, Transportasi Pelajar Terlupakan

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Di tengah kepadatan Kabupaten Jombang, ratusan pelajar setiap hari memenuhi jalanan dengan kendaraan pribadi. Di sisi lain, transportasi publik yang semestinya hadir sebagai solusi justru absen dari prioritas kebijakan.

Kondisi ini menjadi sorotan dua tokoh akademisi, Muhammad As’ad, dosen Universitas Hasyim Asy’ari sekaligus kandidat doktor di Leiden University, dan Yusron Aminulloh, pendiri Rumah Peradaban MEP.

"Transportasi pelajar ini seolah tak pernah menjadi agenda penting pemda. Padahal setiap pagi jalanan macet oleh kendaraan orangtua yang mengantar anaknya sekolah. Ini bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi juga kesetaraan akses pendidikan," ucap Yusron, Kamis (31/7/2025). 

Menurutnya, jika Pemkab Jombang mampu menganggarkan dana hingga Rp 17 miliar untuk pembebasan lahan Sekolah Rakyat, seharusnya ratusan ribu pelajar di kabupaten ini juga layak mendapatkan perhatian lewat penyediaan transportasi publik.

Ketiadaan angkutan umum tidak hanya berdampak pada pelajar. Muhammad As’ad menegaskan, mobilitas warga Jombang secara umum juga terganggu akibat sistem transportasi yang tidak berkembang.

"Jombang ini kabupaten dengan potensi besar pendidikan, pertanian, hingga pariwisata. Tetapi tak ada transportasi publik yang layak, akhirnya perputaran ekonomi pun melambat," ucap As’ad.

Saat ini, kata As'ad, masyarakat hanya mengandalkan angkutan desa yang jumlahnya terbatas dan kondisinya memprihatinkan. 

"Bandingkan dengan Surabaya yang sudah punya layanan bus kota Wira-Wiri atau Trans Jatim yang menjangkau berbagai daerah, meski belum sampai Jombang," ungkapnya. 

"Daerah seperti Tuban bahkan sudah punya bus sekolah gratis. Kita di Jombang malah belum punya arah kebijakan yang jelas," ia melanjutkan. 

Yusron juga menyoroti alternatif kebijakan transisi yang bisa diterapkan sebelum program besar seperti Trans Jombang benar-benar berjalan.

"Banyuwangi sudah memulai pola subsidi. Angkutan umum disubsidi tarifnya oleh pemerintah daerah. Pelajar bisa naik gratis pagi dan siang. Angkutan tetap hidup, masyarakat dilayani, dan pelajar terbantu," urai adik Emha Ainun Nadjib ini.

Solusi tersebut, menurut Yusron, bisa menjadi langkah awal sambil menunggu pengadaan armada bus mini untuk pelajar yang idealnya mulai dianggarkan pada APBD 2026.

Kedua narasumber sepakat bahwa Jombang memerlukan terobosan. Sebuah sistem transportasi pelajar dan publik yang terjadwal, terjangkau, serta terintegrasi. 

Bukan hanya karena kebutuhan fisik mobilitas, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, jalanan di pagi hari terus menjadi pemandangan penuh antrean motor dan mobil cermin dari persoalan yang belum terjawab.

"Transportasi bukan sekadar urusan kendaraan. Ia adalah jalan menuju kesetaraan. Dan di Jombang, jalan itu masih panjang," pungkas Yusron. ****