Menata Ulang Pendapatan Daerah, DPRD Pasuruan Berupaya Kejar Pajak Sekaligus Tutupi Kebocoran

Untuk meningkatkan kepatuhan, pihaknya akan menerapkan sistem reward and punishment. Di antaranya berupa program apresiasi seperti jalan santai dan pembagian barang elektronik bagi wajib pajak yang taat, serta pembagian 10 persen penerimaan pajak ke masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial.

Sementara Samsul juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pembayaran pajak yang saat ini telah dimulai melalui kerja sama dengan platform seperti Shopee, serta retail modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Namun ia juga memberi catatan, seperti ketimpangan di lapangan dalam penerapan pajak parkir berlangganan yang tidak disertai fasilitas parkir yang layak.

“Pemkab tidak boleh hanya mengambil uangnya saja. Kewajiban menyediakan tempat parkir yang layak juga harus dipenuhi,” ujarnya.

Terkait insentif PBB-P2, Samsul menyatakan reward yang diberikan masih minim. Ia mengusulkan pendekatan berbasis program lingkungan seperti SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah) yang sudah berjalan.

Program ini dinilai lebih berdampak. Di pilot project yang telah dijalankan, satu dusun bahkan bisa menabung Rp 5 juta dari hasil pilah sampah rumah tangga.

“Pajak jangan jadi beban. Jadikan sebagai amal jariyah. Pajak bukan untuk kita pribadi, tetapi untuk sekolah, jalan, dan pembangunan Pasuruan yang bisa kita nikmati semua bersama - sama,” tutupnya.

Dengan sinergitas legislatif dan eksekutif, reformasi perpajakan di Kabupaten Pasuruan kini mengarah pada pemulihan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga menjamin transparansi, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. ****