Politisi Muda PKB Fauzan Fuadi Dorong Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fauzan Fuadi, menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dalam merealisasikan spirit keterbukaan informasi publik. 

Menurut Fauzan, transparansi informasi merupakan bagian dari pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kalau kita benar-benar ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di semua level, maka komitmen dan sarana prasarana harus disiapkan. Jangan hanya menjadi jargon di atas kertas," ujar Fauzan Fuadi dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat di Studio TribunJatim Network, Kamis (24/7/2025).

Politisi muda asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, menyoroti tantangan keterbukaan informasi publik di era digitalisasi, terutama bagi pemerintah daerah. 

Ia mengingatkan, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Menurut Fauzan, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), memang telah menyediakan berbagai saluran informasi berbasis aplikasi maupun platform lainnya. 

Namun, Fauzan menilai upaya ini masih diperlukan penguatan literasi informasi. 

Tujuannya, agar warga paham jenis informasi apa yang dapat diakses dari pemerintah. Ini penting agar hak mereka terhadap informasi betul-betul terpenuhi. 

Di antara contoh yang disorot Fauzan, adalah informasi terkait pajak kendaraan bermotor. 

Menurutnya, digitalisasi selama ini lebih banyak berfokus pada kemudahan pembayaran, namun belum menyentuh aspek transparansi penggunaan dana.

Sehingga, ke depan ia mendorong agar informasi mengenai realisasi hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat juga bisa diakses. 

Lebih jauh, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini kembali menegaskan, bahwa pendidikan literasi informasi menjadi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembangunan. 

"Kalau kita bicara soal literasi, masyarakat juga berhak mendapatkannya," ungkap Fauzan.