Cak Eri Tanggapi Wacana PKB Soal Wali Kota dan Bupati Kembali Dipilih DPRD

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) memberikan tanggapan soal usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewacanakan pemilihan Wali Kota dan Bupati kembali dipilih DPRD. 

Bagi Apeksi, para Wali Kota memilih untuk melaksanakan UU tentang Pilkada yang telah berjalan saat ini, yakni UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menurut Ketua Apeksi, Eri Cahyadi atau Cak Eri, pemilihan secara langsung masih menjadi mekanisme ideal untuk mencari kepala daerah. 

"Sebab, UU hingga saat ini, rakyat harus memilih yang terbaik," kata Cak Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (25/7/2025).

Meski begitu, Eri Cahyadi yang juga kader PDI Perjuangan tersebut menegaskan, bahwa Apeksi belum akan menyampaikan pernyataan secara resmi. 

Apalagi, wacana tersebut masih sangat dini untuk dibahas. 

"Kalau Apeksi, masih dalam pembahasan. Masih belum diputuskan seperti apa," ujar Wali Kota Surabaya dua periode ini.

Selain oleh kepala daerah, tanggapan soal wacana pilkada melalui DPRD juga disampaikan PDI Perjuangan. 

Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menegaskan partainya tak setuju usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung.

Komarudin mengatakan, pemilihan langsung merupakan bagian dari amanat reformasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. 

"Sikap kami sudah jelas dari awal pemilihannya. Masa kemarin lain, hari ini lain. Termasuk kalian, bebas-bebas begini kan hasil reformasi," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (24/7/2025).

Dia menyebut, PDIP secara konsisten menolak upaya mengubah sistem pemilihan kepala daerah menjadi tak langsung sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Kalau kami dari dulu ya, akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, sikap kami tinggal dilihat kan, file-file di IT-nya kan tidak bisa hilang," ujar Komarudin.

Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, pemilihan langsung sudah menjadi bagian dari perubahan konstitusional pascareformasi. 

Oleh karena itu, Komarudin menambahkan, bahwa pelaksanaannya harus terus dijaga dan tidak diganggu oleh wacana yang mundur ke belakang.