Perkuat Hubungan Negara dan Wajib Pajak, DJP Luncurkan Piagam Wajib Pajak

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi meluncurkan Piagam  Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak  penting  dalam  memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. 

Peluncuran ini dipimpin Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dan disaksikan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, perwakilan wajib pajak, akademisi, konsultan pajak, serta mitra pemangku kepentingan lainnya.

Piagam Wajib Pajak yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025 merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Piagam ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen DJP untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta membangun hubungan saling percaya dan saling menghormati antara wajib pajak dan negara.

Baca juga: PLN Jaga Keandalan Pasokan Listrik 32 Lokasi Peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Jatim

“Peluncuran Piagam Wajib Pajak ini bukan sekadar simbol. Ini adalah wujud nyata perubahan cara pandang kami: dari sekadar otoritas pemungut pajak menjadi mitra masyarakat dalam membangun negeri,” kata Bimo Wijayanto dalam rilis yang dikirimkan, Selasa (22/7/2025).

Piagam ini memuat 8 hak wajib pajak, antara lain hak atas informasi, layanan tanpa pungutan biaya, keadilan, perlindungan hukum, dan kerahasiaan data. 

Di sisi lain, terdapat pula 8 kewajiban wajib pajak, termasuk kewajiban menyampaikan SPT secara jujur, kooperatif dalam pengawasan, serta larangan memberikan gratifikasi kepada pegawai DJP.

Bimo Wijayanto, menekankan, hubungan yang sehat antara negara dan warga negara dibangun di atas kesetaraan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak. 

"Piagam ini diharapkan menjadi referensi bersama dalam setiap interaksi perpajakan, baik oleh petugas pajak maupun oleh masyarakat," ungkapnya.

"Taxpayers’ Charter ini berlaku sebagai pedoman etika layanan, acuan transparansi, serta sarana penguatan hubungan antara DJP dan wajib pajak," tambah Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Dia menegaskan, seluruh pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tetap mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS