Sosok Ini Langsung Mengundurkan Diri Usai Ketahuan Ijazah Palsu, Baru 2 Bulan Jadi Wali Kota

SURYA.co.id - Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kini tengah ramai jadi sorotan publik.

Kubu Jokowi dan kubu Roy Suryo Cs kini tengah berseteru sengit di ranah hukum.

Di saat yang bersamaan, ternyata kasus serupa juga terjadi di tempat lain.

Seorang wali Kota langsung mengundurkan diri setelah ketahuan pakai ijazah palsu.

Padahal, ia baru dua bulan menjabat.

Tapi kasus ini ternyata bukan terjadi di Indonesia, melainkan di Jepang.

Maki Takubo, Wali Kota Ito di Prefektur Shizuoka, Jepang, menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya menyusul skandal pemalsuan latar belakang pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Takubo dalam konferensi pers pada Senin (7/7/2025), hanya dua bulan setelah dirinya terpilih sebagai wali kota pada Mei lalu.

“Saya akan menyerahkan bukti yang saya klaim sebagai ijazah dan buku tahunan kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari.

Setelah itu, saya akan mundur dari jabatan ini,” kata Takubo yang berusia 55 tahun.

Ia mengakui bahwa Universitas Toyo, tempat ia menimba ilmu, telah secara resmi menyatakan dirinya dikeluarkan dari kampus tersebut, bukan lulus sebagaimana yang tercantum dalam profil resminya saat kampanye.

Sebelumnya, Takubo sempat mencantumkan gelar dari Fakultas Hukum universitas tersebut dalam buletin resmi kota saat terpilih sebagai wali kota.

“Sekalipun saya mengatakan bahwa ijazah itu asli, tanpa bukti yang solid itu hanya akan jadi perkataan semata. Jadi saya pikir lebih baik menyerahkan kepada kejaksaan untuk menyimpulkan,” ujarnya.

Didesak mundur oleh DPRD Kota Majelis Kota Ito secara bulat menyetujui resolusi mendesak Takubo untuk segera mundur dari jabatannya.

Baca juga: Beda Reaksi Kubu Jokowi dan Roy Suryo Cs Kasus Ijazah Palsu Naik Penyidikan, Dr Tifa Sindir Begini

Resolusi tersebut mengecam sikap Takubo yang dianggap berulang kali menghindari pertanyaan soal latar belakang akademiknya.

Dalam pernyataan resmi, parlemen menyebut tindakan Takubo “lebih dari sekadar kurang tulus, bahkan menjijikkan”.

Ketua DPRD Kota Ito, Hiromichi Nakajima, juga berharap Takubo segera mengambil keputusan untuk mundur demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik.

“Saya berharap beliau segera mengundurkan diri agar tidak menimbulkan kebingungan lebih lanjut di kota Ito,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Majelis Kota Ito menyepakati pembentukan komite khusus untuk menyelidiki skandal ijazah palsu tersebut berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah Jepang.

Skandal ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Menurut pejabat kota, setelah laporan resmi menyatakan bahwa Takubo tidak lulus dari Universitas Toyo, lebih dari 200 panggilan telepon masuk ke kantor pemerintah kota pada 2 Juli.

Keesokan harinya, jumlah itu melonjak menjadi 350 panggilan. Selain itu, sekitar 250 surel diterima dalam dua hari tersebut, hampir semuanya menuntut agar Takubo mundur.

Seorang pengusaha lokal bahkan menyatakan akan melaporkan Takubo ke pihak berwenang pekan depan karena diduga melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum akibat ijazah palsu.

Hellyana, Wagub Kepulauan Babel Kena Kasus Tudingan Ijazah Palsu

Sosok Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, juga jadi sorotan karena terjerat kasus tudingan ijazah palsu.

Apa yang dialami Hellyana ini mirip seperti sedang menimpa presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hellyana menolak memberikan komentar terkait dugaan kasus ijazah palsu yang saat ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian.

"Kalau soal itu biarlah. Saya tidak berkomentar. Saya fokus bekerja menjalankan tugas-tugas," ungkap Hellyana kepada Kompas.com, Jumat (13/6/2025), melansir dari Kompas.com.

Dalam keterangannya, Hellyana menekankan, urusan pembangunan daerah lebih penting daripada membahas isu ijazah.

"Masyarakat kita lagi sengsara, ini yang harus diperhatikan," ujarnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap agar kondusivitas daerah tetap terjaga, sehingga program-program pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Imbauan kami bagaimana menjaga kondusivitas daerah, pembangunan ekonomi yang harus diselesaikan," tambahnya.

Selama sebulan menjabat sebagai wakil gubernur, Hellyana mencatat adanya penurunan daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah provinsi berupaya melakukan terobosan dengan memaksimalkan potensi daerah serta menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat.

Salah satu hasil positif yang mulai terlihat adalah persetujuan pemerintah pusat untuk mengembalikan status internasional bandara di Belitung sebagai gerbang ekonomi pariwisata.

Selain itu, kantor wakil gubernur di Belitung juga diaktifkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Fauzan Sukmawansyah menjelaskan, informasi yang diterima polisi masih bersifat laporan aduan.

"Ini sedang diproses dengan memanggil para saksi, termasuk dari pihak kampus dan Wagub Hellyana yang telah datang langsung membawa dokumen terkait ijazahnya," jelas Fauzan.

Rekam Jejak Hellyana

Melansir dari Wikipedia, Hellyana lahir 26 Juli 1977.

Ia adalah seorang politikus Indonesia kelahiran Tanjung Pandan.

Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dari tahun 1992 hingga 1995.

Ia mula-mula menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Belitung.

Ia kemudian diangkat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Bangka Belitung.

Sebelum Akhirnya Terpilih Sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Mendampingi Hidayat Arsani.

Pada Pemilihan umum Bupati Belitung 2018, ia maju sebagai calon Bupati Belitung didampingi oleh Junaidi Rachman, namun kalah dengan pasangan Sahani Saleh-Isyak Meirobie.

Pada Pemilihan umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Hidayat Arsani selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Hellyana adalah seorang politikus Bangka Belitung kelahiran Tanjung Pandan. Ia menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dari tahun 1992 hingga 1995.

Ia mula-mula menjabat sebagai anggota DPRD Bangka Belitung. Ia kemudian diangkat sebagai Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Bangka Belitung.

Pada Pemilihan umum Bupati Belitung 2018, ia maju sebagai calon Bupati Belitung didampingi oleh Junaidi Rachman, namun kalah dengan pasangan Sahani Saleh-Isyak Meirobie.

Pada Pemilihan umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mendampingi Hidayat Arsani selaku Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Terpilih Untuk Periode 2025-2030.

Ia menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan dari tahun 1992 hingga 1995.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Azzahra pada tahun 2008, dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2012.

Karier politiknya dimulai saat ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Belitung selama dua periode berturut-turut, yakni dari tahun 2009 hingga 2019.

Setelah itu, ia melanjutkan kiprah di tingkat provinsi sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019–2024, di mana ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi I.

Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, ia mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil terpilih.

Ia secara resmi dilantik pada 17 April 2025 untuk masa jabatan periode 2025–2030.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id