DPRD Jatim : Apapun Sistemnya, Pemilu Harus Tekan Kecurangan

SURYA.CO.ID,  SURABAYA - DPRD Jatim menegaskan apapun sistem Pemilu yang akan diputuskan nantinya harus menjamin tak ada praktik kecurangan. 

Sebab, dewan berpandangan perbaikan sistem dan mekanisme Pemilu ujung-ujungnya harus menjamin kualitas penyelenggaraan. 

Ungkapan ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Jatim Soemarjono saat menanggapi wacana Pemilu menggunakan sistem E-Voting. 

Wacana tersebut kini mencuat di publik setelah sebelumnya muncul usulan dari Anggota Komisi II DPR RI. 

"Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana menekan kecurangan," kata Soemarjono saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (8/7/2025). 

Secara umum, Soemarjono memaklumi jika muncul usulan untuk Pemilu menggunakan teknologi.

Apalagi saat ini kecanggihan teknologi informasi sudah semakin pesat. 

Namun terkait konteks Pemilu, Soemarjono menekankan apapun sistem yang dipilih harus bisa menjaga spirit pelaksanaan demokrasi. 

Termasuk yang paling penting adalah bagaimana menekan praktik kecurangan dalam Pemilu. 

Jika dengan menggunakan sistem E-Voting menjamin hasil Pemilu yang jujur, ia turut sependapat dengan usulan tersebut. 

Jangan sampai sistem berubah namun tidak menjamin kualitas hasil. 

"Sehingga, bagi kami apapun sistemnya harus bisa menekan potensi kecurangan," jelasnya. 

Dikutip dari Tribunnews.com, sebelumnya Anggota Komisi II DPR, Romy Soekarno, mendorong KPU untuk mulai memikirkan transformasi pemilu berbasis digital melalui sistem electronic voting atau e-voting. 

Romy menyoroti tingginya biaya Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71 triliun sehingga mendorong agar KPU mulai berpikir transformatif mengenai pelaksanaan Pemilu.

"Saya ingin KPU untuk bisa berpikir teknokratik bahwa demokrasi 5.0 itu perlu enggak sih buat Indonesia? Contohnya transformasi menuju e-voting" kata Romy dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU dan Bawaslu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).