Anggaran Tidak Cukup, Muhammadiyah Trenggalek Khawatir Pemerintah Kesulitan Biayai Sekolah Gratis

Banyak pembelajaran di luar kelas dan inovasi dari guru untuk menunjang kemampuan dan bakat masing-masing siswa yang berbeda

surya/sofyan arif candra saksi (sofyan)
SEKOLAH GRATIS MAHAL - Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Trenggalek, Wicaksono mempertanyakan kemampuan anggaran pemerintah untuk menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta, Rabu (2/7/2025). 

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Wacana sekolah gratis SD dan SMP sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus diperdebatkan.

Salah satunya mengenai kemampuan keuangan pemerintah, seperti yang disampaikan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek, Rabu (2/7/2025).

Ketua PD Muhammadiyah Trenggalek, Wicaksono menilai putusan MK tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu memastikan agar pendidikan dasar bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Terkait keputusan MK, kami tidak kaget karena sebenarnya putusan itu seperti memperkuat sekian banyak pasal dalam undang-undang yang memang sebenarnya negara itu punya kewajiban menanggung masalah pendidikan warganya," kata Wicaksono, Rabu (2/7/2025).

Namun dengan kondisi politik anggaran, Wicaksono menilai pemerintah akan compang-camping jika benar-benar menggratiskan seluruh biaya sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Ia mencontohkan, pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah mulai dari Taman Kanak-kanak, sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat.

Banyak pembelajaran di luar kelas dan inovasi dari guru untuk menunjang kemampuan dan bakat masing-masing siswa yang berbeda.

"Selama ini lembaga pendidikan kami selain memang mendapatkan suplai dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah), terus terang saja juga atas dukungan partisipasi dari wali santri, wali murid," ucap Wicaksono.

Menurutnya dana BOS yang disalurkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional dari kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Untuk itu, di awal tahun ajaran baru, setiap lembaga pendidikan memaparkan program-program untuk pendidikan, program pembiasaan dan ekstra sekolah yang dikomunikasikan secara terbuka kepada wali santri ataupun wali murid.

"Nah, agar program tambahan itu bisa berjalan, butuh tambahan dana apalagi kami pakai sistem full day. Full day itu ada makan siang, untuk makan siang itu butuh dana," jelasnya.

Lebih dari itu, jika pemerintah konsekuen dengan amanah undang-undang untuk membiayai pendidikan warganya termasuk yang sekolah di Muhammadiyah, Wicaksono akan mendukungnya.

"Kami hanya berpikir bagaimana terbaik untuk umat, untuk masyarakat, karena memang spirit kami adalah khodimul umat, pengabdi umat, pengabdi untuk masyarakat," pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved