Polisi dan Ketahanan Pangan

Dalam konteks ini, Polri tidak hanya hadir secara struktural sebagai aparat penegak hukum, melainkan juga secara kultural dan sosial, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kepercayaan, yang bukan hanya dirasakan secara formal, tetapi juga secara emosional dan sosial.

Program menanam jagung, jika dijalankan secara serius dan kolaboratif, dapat menjadi lebih dari sekadar agenda pertanian.

Ia bisa menjadi sarana komunikasi dua arah antara Polri dan masyarakat.

Sinergitas dalam menanam jagung membuka ruang interaksi yang egaliter, mempererat hubungan, serta membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

Perlu ditegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program ini tidak lantas berarti anggota kepolisian harus terlibat langsung dalam aktivitas teknis seperti mencangkul dan menanam.

Meskipun hal tersebut sah-sah saja sebagai bentuk keteladanan atau tut wuri handayani, namun peran utama Polri tetaplah sebagai pendamping, penggerak, dan fasilitator.

Polri bertugas mendorong partisipasi masyarakat akar rumput (grassroots) untuk aktif dalam program ketahanan pangan ini.

Melalui peran ini, Polri turut membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan dan kesejahteraan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Di satu sisi Polri menjaga keamanan, di sisi lain masyarakat diajak menjaga ketahanan ekonomi, termasuk pangan, secara bersama-sama.

Tugas Polri ke depan tidak hanya berkutat pada penindakan hukum, tetapi juga bagaimana membangun hubungan sosial yang sehat, produktif, dan partisipatif dengan masyarakat.

Ketahanan nasional baik dalam aspek keamanan maupun pangan tidak akan tercapai tanpa kehadiran Polri yang adaptif, inovatif, dan humanis.

Dengan demikian, peran Polri dalam program menanam jagung dapat dimaknai sebagai bagian dari strategi besar menjaga kamtibmas berbasis kemitraan dan ketahanan sosial.Melalui program menanam jagung Polri merupakan komunikasi dua arah, dialog dengan masyarakat secara individu maupun kelompok.

Dalam konsep komunikasi partisipatif  model ini mendorong partisipasi aktif masyarakat. Menurut Bessette (2004: 41) Komunikasi partisipatif adalah suatu proses komunikasi dimana terjadi komunikasi dua arah atau dialogis, sehingga menghasilkan suatu pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan. Agar tidak terkesan adanya kesenjangan antara Polri dan masyarakat masyarakat.

Jika perekonomian masyarakat kelas bawah bergerak maka tingkat perekonomian nasional akan terdongkrak.

Hanya masalahanya sejauhmana anggota Polri secara institusional memiliki rencana strategis dalam mendukung ketahahan pangan.

Jika program ini tidak mampu menyentuh subtansi ketahanan pangan maka tidak lebih hanya ceremonial.

Setelah dilakukan upacara penanaman tidak ada pendampingan bahkan “pembiaran” karena Polisi yang bertugas dilapangan tidak paham bagaimana mendampingi masyarakat dalam menanam jagung.

Tidak lebih hanya melaksanakan perintah atasan tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesulitan masyakarat. Jika kondisinya seperti ini maka dapat dipastikan tidak ada keberlanjutan. 

Terkait dukungan Polri terhadap swasembada pangan merupakan tujuan mulia.

Namun demikian  perlu dipahami bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan tidak semudah membalikkan tangan.

Membutuhkan proses panjang dan rumit.

Bagaimana Polri harus memiliki data potensi lahan yang layak ditanami, komoditas apa yang paling tepat ditanami di daerah tersebut serta harus memiliki  roadmap keberlanjutan program ketahanan pangan 5 hingga 10 tahun kedepan.

Jika dihubungkan dengan proses penanaman jagung maka yang perlu dipastikan bahwa polri serius dalam mendampingi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan produksi jagung nasional hingga mencukupi kebutuhan pakan dan industri, mengurangi impor jagung (khususnya jagung pakan), memberdayakan petani lokal dan membuka lapangan kerja di sektor pertanian. 

Jika kondisi tersebut dapat diwujudkan maka Polri mampu menjawab keraguan dan kritik masyarakat bahwa peran serta Polri terhadap  program menanam jagung bukan isapan jempol belaka.

Program penanaman jagung oleh Polri diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek utama.

Pertama, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan, melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Dengan terlibat dalam program ketahanan pangan, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus membangun ketangguhan sosial secara kolektif.

Kedua, melalui sinergi antara Polri dan masyarakat dalam kegiatan ini, kepercayaan publik terhadap institusi Polri semakin meningkat. Kolaborasi yang terbangun menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam mendukung pembangunan dan kemandirian masyarakat.

Dan ketiga, program ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisasi potensi konflik sosial.

Masyarakat yang merasa dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang berkelanjutan cenderung memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lingkungan sosialnya, sehingga lebih mudah diajak bekerja sama dalam menjaga stabilitas keamanan.

Capaian Polri dalam menjaga kepercayaan publik juga tercermin dari hasil survei hingga bulan Mei 2025.

Berdasarkan data Litbang Kompas, citra positif Polri mencapai 65,7 persen, sedangkan survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Polri mencapai 67 persen.

Angka ini merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap kinerja Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara konsisten.

Selamat Hari Bhayangkara ke-79.

Polri untuk Masyarakat, semoga terus menjadi pelindung, pengayom, dan penggerak kemajuan bangsa.