Tidak Ada Renovasi Untuk Gedung Sekolah Rakyat, DPRD Ponorogo Agendakan Hearing Dengan Dinsos

“Kami tahu dari media, bahwa Ponorogo menyatakan kesiapannya melaksanakan program Sekolah Rakyat gelombang satu,” urainya.

Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Deddy Humana
surya/Pramita Kusumaningrum (pramita)
SALING MENUNGGU - Gedung sementara Sekolah Rakyat di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kabupaten Ponorogo. 125 Calon siswa Sekolah Rakyat sudah diumumkan, namun gedung sekolahnya tidak ada renovasi sama sekali. 

SURYA.CO.ID, PONOROGO - 125 calon siswa Sekolah Rakyat (SR) di Ponorogo telah diumumkan. Namun fasilitas bangunan yang akan menjadi gedung Sekolah Rakyat yaitu di gedung sentra industri kecil menengah (IKM), belum ada tanda-tanda dilakukan renovasi.

Pantauan SURYA, Minggu (29/6/2025), gedung IKM di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo itu tidak berubah. Dengan bentuk bangunan yang memang kokoh, tidak terlihat kegiatan renovasi maupun tukang di sekitarnya.

Untuk itu DPRD Ponorogo bakal melakukan hearing. “Mungkin setelah ini  Komisi D akan hearing seperti apa kesiapan lokasi Sekolah Rakyat nanti,” ungkap anggota Komisi D DPRD Ponorogo, Relelyanda Solekha Wijayanti, Minggu (29/6/2025).

Legislator yang disapa Lely itu mengatakan, Komisi D berharap komunikasi yang terbuka tentang Sekolah Rakyat. Sampai saat ini, jelas Lely, Komisi D hanya mengetahui kesiapan Sekolah Rakyat baru di tingkat siswa. 

“Lain-lainya kami belum tahu informasi lebih lanjut. Mungkin setelah ini kami bersama komisi D melakukan hearing seperti apa kesiapan lokasi,” kata Lely.

Lely menyebutkan bahwa komunikasi antara Pemkab Ponorogo dengan Kementerian Sosial (Kemensos) harus diintensifkan. Lantaran sekolah rakyat adalah inisiasi pemerintah pusat.

Pun komunikasi rehab gedung merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga rehab bangunan bisa segera dilakukan, mengingat waktunya sudah mepet.

“Kami malah tahu dari media, bahwa Ponorogo menyatakan kesiapannya melaksanakan program Sekolah Rakyat gelombang satu,” urainya.

Artinya untuk tahun ajaran baru 2025/2026 pertengahan Juli nanti, Ponorogo siap. “Sepengetahuan kami (Sekolah Rakyat) ini murni dari APBN, tidak ada sharing dari APBD,“ tambahnya.

Lely mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya juga telah menggelar hearing bersama Dinsos terkait Sekolah Rakyat. Saat hearing pertama yang menekankan tentang Sekolah Rakyat tingkat SD.

“Diakui atau tidak, kita memang belum mempunyai pengalaman dalam sistem boarding school. Di Ponorogo Sekolah Rakyat juga dari SD, penanganannya pasti berbeda dengan SMP maupun SMA,” pungkasnya. ****

Sumber: Surya
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved