Dibuka di SKB Mojoagung, Sekolah Rakyat Beri Anak Miskin Jombang Pendidikan Setara dan Berkualitas

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Pemkab Jombang menjadi salah satu pemda yang sangat bersemangat dengan pembukaan Sekolah Rakyat (SR) saat kali pertama digulirkan.

Terbukti pemda bersiap meluncurkan sekolah berasrama itu di kawasan SKB Mojoagung jelang tahun ajaran 2025/2026.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional yang akan dicanangkan Presiden Republik Indonesia yaitu pembukaan serentak pada 14 Juli 2025 depan.

Jombang menjadi salah satu daerah prioritas pelaksana dengan kesiapan paling matang secara administratif maupun teknis.

Bupati Jombang, H Warsubi menegaskan bahwa Sekolah Rakyat  bukan hanya program biasa, melainkan bentuk nyata kepedulian negara pada hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan rentan secara sosial.

"Ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi amanat konstitusi. Kami serius mengawal ini agar anak-anak Jombang, khususnya dari kelompok miskin mendapat pendidikan yang setara dan berkualitas. Semua lini kita gerakkan," tegas Warsubi dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/6/2025).

Langkah konkret telah diambil. Penetapan peserta didik telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025. Di samping itu, legalitas penggunaan gedung SKB Mojoagung sebagai lokasi penyelenggaraan sekolah telah rampung.

Proyek perbaikan gedung Sekolah Rakyat juga sedang berjalan intensif. Hasil inspeksi dari perwakilan Sekretariat Negara dan BPKP Provinsi Jawa Timur menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa persoalan teknis kini tengah dituntaskan, di antaranya peningkatan kapasitas listrik sebesar 23.000 KWH, penyempurnaan dapur sesuai ketentuan Kementerian PUPR, serta pemasangan jaringan internet yang sedang dikoordinasikan dengan Telkom Indonesia.

Dari sisi kebutuhan SDM, pemda telah mengajukan formasi untuk berbagai posisi seperti pengasuh, petugas keamanan, koki, dan tenaga kebersihan.

Namun hingga kini rekrutmen masih menunggu kepastian dari Kementerian Sosial yang mengatur perekrutan melalui mekanisme internal Sekolah Rakyat.

"Kami terus menjalin koordinasi aktif dengan instansi pusat. Arahan dari Pak Bupati jelas yaitu tidak boleh pasif. Kita proaktif mendatangi kementerian, termasuk Kemensos dan PUPR," ujar Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jombang.

Lebih jauh, Purwanto mengungkapkan bahwa dalam jangka panjang pemda juga sedang menggodok rencana pengadaan lahan baru untuk perluasan program Sekolah Rakyat . Dan saat ini dokumen penentuan lokasi sedang menunggu pengesahan dari kementerian terkait.

Aspek legal dan administratifnya juga tengah dipersiapkan secara paralel agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari.

Dengan berbagai tahapan yang telah dilalui, Purwanto optimistis bahwa Sekolah Rakyat di SKB Mojoagung akan menjadi pelopor nasional dalam model pendidikan sosial yang menyasar kelompok marjinal.

"Ini adalah gerakan kolektif. Bukan sekadar membuka ruang kelas, tetapi membangun harapan bagi anak-anak yang selama ini tersisih dari sistem pendidikan," pungkasnya. ****