Meski Butuh Suntikan Modal, Erlangga Percaya PWU Jatim Bisa Setorkan PAD Rp 2,6 Miliar Pada 2026

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Direktur Utama PT PWU (Panca Wira Usaha) Jatim, Erlangga Satriagung menargetkan perusahaan daerah itu menyetor Rp 2,6 miliar ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai hasil kinerja selama tahun 2025. 

Angka ini ditargetkan meningkat dibandingkan setoran tahun 2025 sebesar Rp 1,65 miliar, yang menjadi hasil kinerja selama tahun 2024. 

“Jadi kita targetkan untuk terus naik. Setoran kita di tahun 2024 sebesar Rp 1 miliar. Kemudian di tahun 2025 setoran kita di PAD sebesar Rp 1,65 miliar. Tahun 2026 kita target Rp 2,5 miliar untuk setoran PAD,” tegas Erlangga kepada SURYA, Kamis (19/6/2025).

Ia menjelaskan, optimisme besar itu dihasilkan dari peningkatan market dan bisnis dari sejumlah anak perusahaan PWU yang diprediksi jauh membaik di tahun ini. 

“Kalau dilihat penghasilan laba terbesar kita berasal dari persewaan aset, kemudian laba usaha usaha karet kita, lalu dari bisnis hotel Bekizar dan juga hotel Varna,” kata Erlangga.

Meski begitu, Erlangga menegaskan perusahaannya memang tidak bisa berlari cepat seperti perusahaan yang sehat. Sebab banyak kondisi anak perusahaan PT PWU yang butuh peremajaan alat, dan juga penambahan modal.

Bahkan ia menegaskan perusahaan daerah itu tidak bisa jika harus ditarget peningkatan penghasilan yang tinggi tanpa ada tambahan suntikan modal dari Pemprov Jatim.

“Sejak tahun 2019 kita sejatinya sudah mengajukan penambahan modal sebesar Rp 150 miliar pada Pemprov Jatim. Namun sampai saat ini belum ada tambahan modal yang diberikan. Padahal terakhir kita mendapatkan tambahan modal itu tahun 2014,” tambahnya.

Ditegaskan Erlangga, permodalan menjadi prasyarat wajib yang menentukan skala bisnis perusahaan. Ketika modalnya bagus, didukung managemen yang baik maka akan menghasilkan perusahaan berkinerja dan performa yang baik pula.

Di sisi lain, ketika permodalan sudah diajukan dan terus terkendala, maka Erlangga memiliki solusi alternatif yang sejatinya bisa diambil. Namun sayangnya solusi itu membutuhkan penyesuaian aturan.

“Bisa menggunakan sistem lepas sahamnya ke pihak lain. Karena saat ini 99 persen sahamnya itu milik pemerintah. Dilepas berapa saja perusahaan bisa digas lagi, karena ada suntikan modal,” ujarnya.

Opsi itu memungkinkan terutama karena aset PT PWU besar namun tidak bisa diubah menjadi uang yang menhasilkan. Bahkan untuk disewakan juga menyalahi aturan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan juga Perda Nomor 8 Tahun 2019.

“Tetapi yang jelas dalam sejarah PT PWU tidak pernah merugi dan tidak pernah tidak setor ke PAD. Karena memang labanya tidak sebanding dengan pembiayaan aset. Makanya kendalanya adalah modal. Ibarat disuruh lari, tetapi tidak ada bahan bakarnya,” pungkas Erlangga. *****