Akhirnya Dedi Mulyadi Bertemu Mendikdasmen usai Gebrakannya Dikritik, Malah Dipuji Soal Ini

SURYA.CO.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti. 

Pertemuan itu terjadi saat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Tujuannya, sebagai langkah awal sinergi antara Pemprov Jabar dengan Kemendikdasmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dedi Mulyadi bertemu Abdul Mu'ti dan dan Wakil Mendikdasmen, Atip Latipulhayat, untuk membahas sejumlah isu penting mengenai pendidikan di Jawa Barat. 

“Pada prinsipnya Pak Menteri care banget dengan Jawa Barat,” ujar Dedi dalam wawancara via telepon kepada Kompas.com. 

Dalam pertemuan itu, Dedi Mulyadi juga menyampaikan permintaan maaf karena kerap membuat gebrakan kontroversial.

Seperti larangan wisuda, kebijakan sekolah lima hari tanpa pekerjaan rumah (PR) hinggamasuk pukul 06.30 pagi.

Dedi Mulyadi tak menyangka bahwa Abdul Mu'ti menyambut baik gebrakannya.

“Pak Menteri bilang bahwa orang cerdas itu memang idenya banyak,” ujar Dedi menirukan pernyataan Abdul Mu’ti.

Meski menuai pro dan kontra, Kementerian menyatakan belum ada pembahasan resmi soal kebijakan tersebut. 

Di akhir kunjungan, Dedi dan Abdul Mu’ti sempat membuat vlog bersama yang kemudian diunggah ke media sosial.

Dalam video itu, Dedi menyapa masyarakat Jawa Barat dan mendorong para orangtua agar menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang SMA atau SMK. 

“Terima kasih ya pada seluruh orang tua di Jawa Barat agar menyekolahkan anaknya sampai SMA dan SMK, masuk ke negeri maupun swasta."

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan berusaha memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya.

Abdul Mu’ti pun menutup pertemuan dengan pesan inspiratif.

“Semangat belajar untuk masa depan yang gemilang," kata Abdul Mu'ti.

Larangan Wisuda

Diketahui, Dedi Mulyadi sempat berdebat dengan remaja yang baru Aura Cinta, alumnus  SMAN 1 Cikarang Utara terkait pelarangan sekolah menggelar wisuda, Sabtu (26/4/2025) 

Aura Cinta mengkritik larangan wisuda dan acara perpisahan sekolah, yang menurutnya penting sebagai momen kenangan dengan teman-teman sekolah.

Meskipun begitu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa inti kenangan tidak terletak pada seremoni wisuda, melainkan pada perjalanan belajar selama bertahun-tahun.

"Kalau tanpa perpisahan, memang kehilangan kenangan? Kenangan bukan pada saat perpisahan, tapi kenangan indah itu saat proses belajar selama tiga tahun," ucap Dedi, Sabtu.

Baca juga: Sosok Merlisnawati, Pemilik PT Surya Gemilang Multindo Terseret Dugaan Penipuan Rumah di Surabaya

Dedi pun menjelaskan konsep wisuda seharusnya hanya diterapkan di jenjang perguruan tinggi, bukan di tingkat TK, SD, SMP, atau SMA.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan larangan tersebut demi meringankan beban finansial orang tua murid, khususnya bagi mereka yang tengah berjuang dalam kesulitan ekonomi.

Terkait hal tersebut, Abdul Mu'ti menilai, acara wisuda sekolah boleh digelar selama tidak memberatkan orang tua siswa.

"Sepanjang itu tidak memberatkan dan atas persetujuan orang tua dan murid, ya masa sih tidak boleh gitu kan," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, yang terpenting terkait acara wisuda sekolah yang tidak berlebihan dan dipaksakan.

Ia pun menuturkan, acara wisuda adalah tanda syukur siswa karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan.

Acara wisuda, kata dia, juga dapat menjadi momen untuk mengakrabkan di antara orang tua, murid, dan pihak sekolah.

Baca juga: 4 Kejanggalan Sekolah Elit di Bekasi Diduga Lakukan Penipuan, Guru Ramai-ramai Mengundurkan Diri

“Itu kan sebagai tanda gembira dan juga lebih mengakrabkan orang tua dengan sekolah, karena bisa jadi orang tua itu ada yang tidak pernah ke sekolah anaknya sama sekali, hanya ke sekolah ketika anaknya wisuda, itu pun tidak semua orang tua juga datang dengan berbagai alasan,” ucapnya.

Untuk itu, ia pun menyerahkan pelaksanaan kegiatan wisuda sepenuhnya kepada masing-masing sekolah.

Ubah Jam Masuk Sekolah

Selain itu, Dedi Mulyadi juga sempat menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik yang mencakup pengaturan jam masuk sekolah hingga pembatasan aktivitas siswa di luar rumah sejak pukul 21.00 hingga 04.00 WIB.

“Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 06.30,” kata Dedi Mulyadi, dalam video yang diunggah di media sosial, Rabu (4/6/2025).

Di sisi lain, terdapat aturan di level pemerintah pusat mengenai jam pelajaran.

Dulu, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 era Mendikbud Muhadjir Effendy.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter.

Permendikbud maupun Perpres di atas masih berlaku. Namun, dalam aturan tersebut, tidak tercantum soal kewajiban jam dimulainya sekolah, melainkan diatur soal total durasi jam belajar.

Ditolak Orang Tua Siswa dan Guru

Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subianto mengatakan, terkait kebijakan tersebut tentu aturannya harus jelas, terutama ketika siswa sudah tiba di sekolah atau sudah berada di kelas pada pukul 06.00 WIB.

"Kalau itu digunakan untuk pengajian ya gak apa-apa, bagus. Tapi jam 6 pagi itu mau ngapain saja, apakah ada yang namanya pengajian atau apa, gak mungkin kalau olahraga," ujarnya saat dihubungi, Minggu (1/6/2025), melansir dari Tribun Jabar.

Atas hal tersebut, Dwi mewanti-wanti jika pemerintah ingin mengubah kurikulum, tentunya harus ada induk acuannya agar tidak merugikan masyarakat, mengingat di masing-masing satuan ada induk kurikulumnya.

"Jadi ada blue books, ada kisi-kisinya, nah itu jangan diubah. Maka sebelum diputusin masuk pagi itu, harus ada bedah kurikulum induk dulu, terus konten apa yang harus disisipkan, baru bicara waktu," kata Dwi.

Untuk itu, dia menyarankan Dedi Mulyadi meminta pendapat ahli sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar nantinya tidak sampai merugikan masyarakat, terutama siswa di setiap sekolah di wilayah Jawa Barat.

"Jadi pak gubernur gak memahami itu, seharusnya kan memanggil ahli, minta pendapat ahli, baru diputuskan konten yang diinginkan."

"Kalau masih harus dintroduksi, ya ubah kurikulumnya, sehingga tidak merugikan semua pihak," ucapnya.

Dwi mengatakan, sebelum kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB ini diterpakan, harus dilakukan kajian yang sangat matang agar tidak melanggar aturan yang selama ini telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Kalau ini mau diterapkan harus dikaji, benar gak sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan juklak juknis yang sudah ditentukan kementerian. Jadi, pada intinya jangan sampai juklak juknis enggak nyambung," ujar Dwi.

Terpisah, Nendah, warga yang juga seorang guru, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. 

Sebagai orangtua, ia harus menyiapkan sarapan dan mempersiapkan anaknya sebelum berangkat sekolah.

"Kalau saya mah nggak setuju. Baik posisi seorang ibu atau posisi guru juga," ujarnya, Senin (2/6/2025).  

Nendah menambahkan, persiapan yang matang sangat penting agar anak-anak dapat berkonsentrasi belajar.

"Sarapannya penting supaya anak-anak lebih konsentrasi belajar, membuat bekal - meminimalisir jajan sembarangan di lingkungan sekolah," jelasnya.

Ia juga mengkhawatirkan dampak dari jam masuk yang terlalu pagi terhadap mood anak, terutama bagi siswa TK dan SD kelas bawah. 

"Setiap anak berbeda dan tidak bisa disamakan," imbuhnya.

Senada dengan Nendah, Adi, warga Sukajadi, juga menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, memindahkan jam masuk sekolah tidak akan memecahkan masalah disiplin.

"Itu gak memecahkan masalah disiplin. Menurutku, soal meningkatkan disiplin itu bukan dengan memindahkan jam masuk sekolah, tapi soal bagaimana dia bersikap dan bertutur kata yang baik pada orang lain," ungkapnya.

Adi menambahkan, perubahan jam masuk sekolah akan memaksa anak-anak untuk berangkat lebih pagi dan memerlukan adaptasi yang berbeda-beda dari setiap anak.

Reaksi serupa datang dari Refi (38), yang juga mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap rencana tersebut.

Ia menilai, kebijakan ini akan berpengaruh pada pola bangun tidak hanya anak, tetapi juga seluruh keluarga. 

"Kurang setuju terlalu pagi. Kalo misal sekolah jam 6, kemungkinan anak dan orang tua harus bangun sekitar pukul 4.45 WIB," katanya.

Refi berharap agar jam sekolah kembali ke waktu normal, karena tidak semua anak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung