Said Abdullah Sebut Pemerintah Indonesia Perlu Desak PBB Beri Sanksi Terhadap Israel 

SURYA.CO.ID - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai Indonesia perlu bertindak tegas atas aksi Israel bombardir sejumlah wilayah di Timur Tengah.

Tak hanya itu, Said juga mendesak Indonesia agar mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi kepada Israel, yang melakukan serangan, Jumat (13/6/2025).

Jika diakumulasi, Israel sudah melancarkan ribuan serangan ke enam negara di Timur Tengah, di antaranya Palestina, Libanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak.

Serangan yang bertubi-tubi tersebut dikhawatirkan dapat memicu perang nuklir di kawasan dan memperparah krisis kemanusiaan.

Tindakan sepihak Israel juga bertentangan dengan Pasal 4 Paragraf 2 Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Sayangnya hingga kini, PBB belum menjatuhkan sanksi apa pun terhadap Israel.

Solusi Mencegah Konflik

Dalam rilis yang diterima SURYA.CO.ID, Said memaparkan sejumlah upaya yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah konflik meluas.

Pertama, mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB untuk menggunakan artikel 99 Piagam PBB.

Pasal tersebut memberikan wewenang kepada Sekjen PBB untuk menyampaikan peringatan terhadap ancaman perdamaian dan keamanan dunia ke Dewan Keamanan PBB.

Dengan begitu, Sekjen PBB dapat mengusahakan pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB agar segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan serangan Israel di Timur Tengah.

Selanjutnya, pemerintah perlu mengingatkan negara-negara pemegang hak veto agar menggunakan haknya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan semangat pendirian PB, yakni untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Ketiga, pemerintah Indonesia bersama dengan negara-negara konferensi Islam dan ASEAN mendesak dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.

Keempat, pemerintah bisa mengajak negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk memberikan sanksi ekonomi secara langsung kepada Israel melalui PBB.

Sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan kedaulatan, pemerintah juga perlu mengajak negara-negara konferensi Islam dan ASEAN untuk memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel.