DPRD dan Pemkab Ponorogo Sepakati Perubahan KUA PPAS 2025, Kang Wie: Berlandaskan Surat Mendagri

SURYA.co.id, PONOROGO - DPRD dan Pemkab Ponorogo telah menyepakati perubahan nota kesepatakan bersama perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025.

Kesepakatan ini setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) Pemkab Ponorogo dibahas lebih awal, di mana DPRD Ponorogo menggelar sidang paripurna pandatanganan nota kesepatakan bersama perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025 di Aula Bappeda Litbang, Kamis (12/6/2025) kemarin.

“Pembahasan KUA PPAS tersebut berlandaskan surat Mendagri (Menteri Dalam Negeri) beberapa waktu lalu,” ungkap Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno.

Dalam surat yang diterima, bahwa PAK ditargetkan tuntas dibahas daerah pertengahan Juli nanti, dan nanti diajukan ke tingkat Provinsi.

“Memang maju sebulan, biasanya kan Agustus. Ada arahan dari Mendagri untuk melakukan percepatan,” kata Kang Wie—sapaan akrab—Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno.

Percepatan itu dilakukan  mulai dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, sampai Nota kesepakatan bersama perubahan KUA PPAS 2025.

Untuk PAK, kata dia, sejumlah kantong pemasukan telah nampak butuh penataan ulang, mulai masuknya silpa hibah KPU beberapa waktu lalu, sisa anggaran jaminan rumah sakit Ngrayun, hingga deviden.

“Anggaran itu bisa  digunakan memenuhi kebutuhan yang belum terselesaikan dan tak teranggarkan dalam APBD induk 2025 ini. Juga, ada rekomendasi dari Badan Anggaran (Banggar) yang nanti dibahas dalam PAK, utamanya tentang masalah hibah,” tegasnya.

Kang Wie mengapresiasi kerja para anggota DPRD Ponorogo periode 2024-2029 ini.

Wakil rakyat ini mampu merampungkan yang menjadi target walaupun saling berkejar dengan waktu.

Contohnya adalah tiga hari belakangan rapat bekejaran dengan waktu dilakukan pagi hingga malam, mulai sidang paripurna, pansus, hingga rapat banggar.

“Selain persiapan membahas KUA PPAS, mereka juga dikejar pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2024 yang dilakukan sidang pengambilan keputusan bersama. Kemarinkami ada dua agenda, pertama Pengambilan Keputusan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Penandatanganan Nota kesepakatan bersama perubahan KUA dan perubahan PPAS 2025,’’ pungkasnya.