Respons Cak Eri Terkait Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Jadi Tersangka Kasus Korupsi

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons perihal penahanan mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Ganjar Siswo Pramono oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). 

Wali Kota Cak Eri memastikan, bahwa mantan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DSDABM) Kota Surabaya tersebut, sudah bukan lagi pegawai Pemkot Surabaya.

"Itu (tersangka) sudah bukan pegawai negeri. Sudah keluar. Dia bukan lagi bagian dari pegawai Pemkot Surabaya," kata Cak Eri dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (5/6/2025).

Sekalipun demikian, Wali Kota Surabaya dua periode ini siap mendukung penyelesaian perkara yang kini ditangani Kejati Jatim tersebut. 

Apalagi, perkara tersebut diduga telah berlangsung lama.

Bahkan, sejak Wali Kota Surabaya masih dijabat Tri Rismaharini. 

"Kejadian tersebut informasinya terjadi sejak 2016. Tapi itu perkara pribadi. (Uang korupsi) Masuk ke rekening pribadi. Ya sudah. Sudah sering dikatakan bahwa sejak zaman Bu Risma, Pak (Wali Kota) Bambang DH, tidak ada (sistem) seperti itu," ucapnya.

"Kalau ini berjalan, berjalan secara hukum. Tidak ada hubungannya dengan Pemkot Surabaya. Jadi ini pribadi, dirinya sendiri," tegas Cak Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga mengklaim, tak ada kerugian yang dialami negara. 

Sebab menurutnya, praktik korupsi tersebut dilakukan melalui gratifikasi.

Dengan kata lain, korupsi tersebut diambil dari pihak swasta, bukan uang negara. 

"Gratifikasi itu diambil dari pihak lain yang nggak ada hubungannya dengan kerugian negara," jelas Cak Eri.

Pihaknya juga meminta, jajaran Pemkot Surabaya untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dalam mengelola pemerintahan di Surabaya. 

"Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh ASN Pemkot Surabaya, yo aja ngelakoni sing koyo ngono (Ya jangan berbuat yang demikian)," tandasnya.

Sebelumnya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, Ganjar memang telah mengajukan pensiun dini sejak awal 2024. S

Saat itu, Ganjar disebut pensiun dini karena alasan kesehatan. 

Selain itu, usianya yang telah memasuki 50 tahun dan telah berkarir selama 20 tahun sebagai ASN membuatnya cukup syarat untuk mengajukan pensiun dini.

Sebelumnya, Kejati Jatim menahan Ganjar Siswo Pramono, seorang mantan Kabid Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya. 

Ganjar ditetapkan sebagai tersangka pada dugaan gratifikasi senilai Rp 3,6 miliar.

Penetapan tersangka kepada yang bersangkutan, dilakukan sejak 3 Juni 2025. Selanjutnya, Ganjar ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Surabaya.

Sebelum menetapkan tersangka, Kejati telah memeriksa 32 saksi. 

Hasilnya, tersangka diduga mendapat uang dari sejumlah rekanan yang ditunjuk untuk menggarap proyek Pemkot Surabaya pada kurun waktu 2016-2022 dengan total Rp 3,6 miliar.

Modusnya, Ganjar menerima gratifikasi tersebut melalui perannya sebagai Pegawai Pembuat Komitmen (PPK). 

Sebagai PPK, dia memiliki tanggungjawab dalam menetapkan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengadaan barang/jasa, memantau kemajuan pekerjaan, mengusulkan pembayaran atas beban APBN/APBD hingga memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.

Pemberian gratifikasi tersebut, diduga berkaitan dengan tugas tersebut. 

"Oleh pelaku, uang gratifikasi ini masuk ke rekening sendiri, dan untuk menghilangkan jejaknya pelaku membeli deposito hingga investasi lainnya," kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Saiful Bahri Siregar.

Praktik tersebut, bertentangan dengan peran yang saat itu sedang diemban tersangka. 

Sebagai pegawai negeri, Ganjar seharusnya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ganjar dijerat dengan Pasal 12B junto Pasal 12C junto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Juga, Pasal 3 junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sekalipun demikian, Kejati Jatim menyebut dugaan gratifikasi yang dilakukan Ganjar tidak membuat negara mengalami kerugian. 

"Ini gratifikasi," ujarnya.