Telanjur Disentil Mendikdasmen, Dedi Mulyadi Tegaskan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30, Bukan 06.00 WIB

Atas hal tersebut, Dwi mewanti-wanti jika pemerintah ingin mengubah kurikulum, tentunya harus ada induk acuannya agar tidak merugikan masyarakat, mengingat di masing-masing satuan ada induk kurikulumnya.

"Jadi ada blue books, ada kisi-kisinya, nah itu jangan diubah. Maka sebelum diputusin masuk pagi itu, harus ada bedah kurikulum induk dulu, terus konten apa yang harus disisipkan, baru bicara waktu," kata Dwi.

Untuk itu, dia menyarankan Dedi Mulyadi meminta pendapat ahli sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar nantinya tidak sampai merugikan masyarakat, terutama siswa di setiap sekolah di wilayah Jawa Barat.

"Jadi pak gubernur gak memahami itu, seharusnya kan memanggil ahli, minta pendapat ahli, baru diputuskan konten yang diinginkan. Kalau masih harus dintroduksi, ya ubah kurikulumnya, sehingga tidak merugikan semua pihak," ucapnya.

Dwi mengatakan, sebelum kebijakan masuk sekolah pukul 06.00 WIB ini diterpakan, harus dilakukan kajian yang sangat matang agar tidak melanggar aturan yang selama ini telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

"Kalau ini mau diterapkan harus dikaji, benar gak sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan juklak juknis yang sudah ditentukan kementerian. Jadi, pada intinya jangan sampai juklak juknis enggak nyambung," ujar Dwi.

Terpisah, Nendah, warga yang juga seorang guru, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. 

Sebagai orangtua, ia harus menyiapkan sarapan dan mempersiapkan anaknya sebelum berangkat sekolah.

"Kalau saya mah nggak setuju. Baik posisi seorang ibu atau posisi guru juga," ujarnya, Senin (2/6/2025).  

Nendah menambahkan, persiapan yang matang sangat penting agar anak-anak dapat berkonsentrasi belajar.

"Sarapannya penting supaya anak-anak lebih konsentrasi belajar, membuat bekal - meminimalisir jajan sembarangan di lingkungan sekolah," jelasnya.

Ia juga mengkhawatirkan dampak dari jam masuk yang terlalu pagi terhadap mood anak, terutama bagi siswa TK dan SD kelas bawah. 

"Setiap anak berbeda dan tidak bisa disamakan," imbuhnya.

Senada dengan Nendah, Adi, warga Sukajadi, juga menolak kebijakan tersebut.

Menurutnya, memindahkan jam masuk sekolah tidak akan memecahkan masalah disiplin.