Opini WTP Tidak Jamin Keuangan Beres, DPRD Probolinggo Kritik Kinerja Pemda Saat Dipegang PJ Bupati

SURYA.CO.ID, PROBOLINGGO - Dua fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo menyoroti polemik atas pencapaian kinerja Pemkab Probolinggo sebelum beralihnya masa kepemimpinan.

Sorotan itu disampaikan Fraksi PPP yang memberi sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran 2024.

Fraksi PPP menilai selama dipimpin PJ Bupati Ugas Irwanto yang kini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda), Pemkab Probolinggo meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengcualian) dari BPK untuk tahun ke-12.

Tetapi raihan WTP itu tidak mencerminkan pengelolaan keuangan daerah bebas dari masalah. "Kami mengapresiasi WTP itu, namun tidak menjamin seluruh pelaksanaan penganggaran berjalan sesuai tata kelola yang baik," kata Jubir Fraksi PPP, Umil Sulistyo Ningsih, Rabu (4/6/2025).

Terutama, menurut Umil, besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 yang lebih dari Rp173 miliar sehingga ada pertanyaan mengapa tidak digunakan untuk sektor prioritas seperti perbaikan infrastruktur.

"Daya serap anggaran yang justru hanya 40 persen mencerminkan kegagalan pemda dalam memanfaatkan anggaran untuk kepentingan publik. Jika anggaran tidak terserap maksimal, maka pelayanan publik dan pembangunan terlambat," ujar Umil.

Sorotan lainnya juga disampaikan oleh Fraksi PDI-Perjuangan, yang meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo.

Permintaan itu muncul karena memburuknya pelayanan distribusi air bersih serta laporan kerugian perusahaan yang mencapai miliaran rupiah.

Jubir Fraksi PDIP, Arief Hidayat mengatakan, banyak keluhan datang dari para pelanggan PDAM, khususnya di wilayah Kecamatan Banyuanyar dan Tegalsiwalan yang mana air bersih kadang mengalir sehari dan mati 10 hari.

"Itu realita yang terjadi di lapangan yang banyak dikeluhkan. Selain itu laporan kerugian PDAM yang dilaporkan mencapai sekitar Rp3 miliar hingga akhir tahun 2023," tutur Arief.

Karena itu Arief mendesak pemda dan instansi terkait untuk melakukan audit kinerja dan manajemen PDAM selain untuk mengetahui akar persoalan tetapi juga untuk evaluasi.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh, baik itu terhadap infrastruktur maupun sistem pelayanan. Ini juga bukan siapa yang menjabat direktur, tetapi apakah pelayanan membaik atau tidak," ungkapnya. *****