Balasan Dedi Mulyadi Soal Desakan KPAI untuk Hentikan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Klaim Ini

SURYA.co.id - Desakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar Dedi Mulyadi menghentikan program mengirim siswa nakal ke barak militer, dibalas santai sang gubernur Jabar.

Dedi Mulyadi mengatakan barak militer yang digagasnya bakal berjalan terus karena dinilainya baik untuk kepentingan masyarakat.

Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dedi Mulyadi memberi paham KPAI hasil dari pembinaan karakter di barak militer.

"Tapi yang paling menarik adalah seolah-olah pendidikan barak militer itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang akan merusak bangsa ini. Padahal hasilnya memperbaiki kondisi bangsa walaupun ada yang mengatakan jangka pendek," katanya dikutip dari instagram @dedimulyadi71, Kamis (29/5/2025).

Jangka pendek yang diibaratkannya ini pun dianggap Dedi Mulyadi tak masalah.

Baca juga: Terlanjur KPAI Minta Hentikan, Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Dilirik 2 Daerah di Jateng

"Tidak ada masalah apa-apa kalau orang dalam keadaan sakit, darurat ya harus dilakukan tindakan jangka pendek, karena kalau dibiarkan akan mengalami kematian," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara program pengiriman anak bermasalah ke barak militer.

Sebab ada potensi pelanggaran hak anak, karena tidak adanya pelabelan anak nakal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi," ujar Jasra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5/2025), melansir dari Kompas.com.

KPAI meminta Dedi Mulyadi untuk menghentikan sementara program anak nakal dikirim ke barak militer, hingga adanya hasil evaluasi.

Sebab, KPAI menemukan sejumlah potensi pelanggaran hak anak dalam program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

"Dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak, terutama labeling dan non-diskriminasi.

Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak, yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus," ujar Jasra. 

Baca juga: Terlanjur Dedi Mulyadi Senang Program Siswa Masuk Barak Militer Berhasil, KPAI Masih Saja Mengkritik

Di samping itu, KPAI juga menyoroti sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan perlindungan anak dalam pengiriman mereka ke barak militer.

Jasra menegaskan, pelatihan calon anggota TNI tidaklah sama dengan penanganan anak-anak bermasalah.