Terlanjur KPAI Minta Hentikan, Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Dilirik 2 Daerah di Jateng

SURYA.co.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terlanjur mendesak agar program kirim siswa nakal ke barak militer dihentikan.

Tapi kini, dua kepala daerah di Jawa Tengah malah melirik program gebrakan Dedi Mulyadi tersebut.

Wacana ini muncul sebagai respons terhadap kenakalan remaja seperti vandalisme, aksi kreak, dan pelanggaran ketertiban umum yang terjadi di wilayahnya Ide dua kepala daerah ini juga mendapat respons dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

Siapa saja mereka dan apa respons Ahmad Luthfi?

1. Wali Kota Solo

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan akan mengirim remaja yang berusia 18 tahun ke atas dan melakukan pelanggaran ketertiban dan ketenteraman umum (Trantibum) ke barak militer.

Ia juga menyebut bahwa untuk pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana ringan (Tipiring), pengiriman ke barak tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya pembinaan karakter.

"Tentunya di Solo bagi anak-anak usia 18 tahun ke atas yang melakukan vandalisme, (pelanggaran) ketertiban dan ketentraman umum (trantibum).

Kalau untuk anak-anak yang masih di bawah umur, masih dilakukan pembinaan normal," ujar Respati setelah menghadiri Rapat Kerja Musrenbang Jawa Tengah 2025 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (26/5/2025), melansir dari Kompas.com.

"Kalau itu ada namanya Tipiring, tindak pidana ringan, tapi perlu ada pembinaan supaya ada perubahan karakter dari anak-anak," katanya.

Meski demikian, Respati menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap dikedepankan untuk mencegah anak-anak mengulangi perbuatannya.

"(Penerapan pidana) tergantung pelanggarannya, tapi kami akan secara persuasif supaya anak-anak tidak mengulangi lagi dan ke depan tidak ada lagi hukuman tapi ada pendidikan karakter," katanya.

Baca juga: Terlanjur Dedi Mulyadi Senang Program Siswa Masuk Barak Militer Berhasil, KPAI Masih Saja Mengkritik

2. Wali Kota Semarang

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan menerapkan metode serupa untuk remaja pelanggar seperti pelaku aksi kreak, tawuran, dan ugal-ugalan.

Agustina mengatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan mengirimkan tim untuk mempelajari langsung praktik pembinaan di barak militer ala Jawa Barat.

"Saya hanya membacanya dari media dan itu menurut saya bukan hal yang bisa diikuti secara langsung begitu. Saya harus pelajari dulu," katanya di Balai Kota Semarang, Senin (19/5/2025).

"Nanti akan kami kirim teman-teman untuk bisa belajar Jawa Barat apa yang dilakukan," katanya melanjutkan.

Menurut Agustina, keputusan penerapan program ini harus mempertimbangkan banyak aspek.

Ia juga menambahkan bahwa idenya tidak bisa langsung diterapkan tanpa memahami secara detail penerapan lapangannya.

"Kalau misalnya itu tepat di Kota Semarang yang kita lakukan, apakah SDM-nya memenuhi, anggarannya memenuhi, situasinya memenuhi? Itu yang akan kami lakukan. Tidak kemudian semata-mata mengatakan bahwa saya akan ikut (kirim ke barak militer). Idenya sih bagus, hanya detailnya bagaimana," tegasnya.

KPAI Desak Hentikan

Program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 

KPAI secara tegas meminta program Dedi Mulyadi itu dihentikan sementara. 

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyatakan program Dedi Mulyadi harus dievaluasi lebih dulu, terutama soal dampaknya terhadap anak-anak. 

“Kami sudah menyampaikan hasil pengawasan kemarin kepada pemerintah daerah. Dan hasil pengawasan kita itu pertama agar program ini untuk sementara dihentikan, sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” ujar Jasra, Senin (26/5/2025) dikutip dari Kompas.com. 

Menurut KPAI, program Dedi Mulyadi berisiko melanggar hak anak. 

Jasra menyoroti penggunaan istilah “anak nakal” dalam surat edaran Gubernur Dedi Mulyadi. Istilah tersebut dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi. Karena penyebutan anak-anak nakal dan seterusnya itu tidak kita kenal dalam UU Perlindungan Anak, yang ada adalah anak-anak dalam perlindungan khusus,” kata Jasra. 

KPAI juga menyoroti metode pelatihan di barak militer yang dianggap tidak ramah anak. 

Pelatihan bergaya militer tidak cocok diterapkan kepada anak-anak, karena pendekatannya sangat berbeda dengan dunia pendidikan. 

Ia menambahkan pentingnya pendekatan yang mengedepankan etika dalam berinteraksi dengan anak. 

“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak. Nah, itu yang perlu perspektif ini yang perlu kita dorong,” sambung dia. 

KPAI mengaku masih memantau dampak program tersebut, salah satunya lewat video yang beredar. 

Meski terlihat ada perubahan perilaku siswa, KPAI ingin memastikan efeknya benar-benar positif dan berkelanjutan. 

“Karena satu angkatan ini sudah jalan, kami ingin evaluasi dari perubahan pelaku anak ini. Apakah ada dampak positif atau tidak,” ujar Jasra. 

“Yang baru kami pantau kan baru dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah, harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah, ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” pungkas dia. 

Dedi Mulyadi Percaya Bawa Perubahan

Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim program pendidikan militer di barak yang diwujudkannya ampuh. 

Ia menilai perndidikan sekolah kebangsaan atau pendidikan karakter di Barak Militer itu bisa membuahkan hasil mengatasi anak nakal dan yang bermasalah. 

"Dengan pola pendidikan sekolah kebangsaan, orang nyebutnya Barak Militer, baik-baik itu anak ternyata 14 hari," kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahannya, Minggu (25/5/2025). 

"Semalam sebagian dipertemukan dengan psikolognya, ternyata bisa kalau kita melangkah, kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi," sambung Dedi Mulyadi. 

Meski begitu, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa tindakannya ini meski dinilai orang sebagai gebrakan yang baik, perjalanannya belum tentu mulus. 

Karena belum tentu program ini mendapat penilaian baik oleh semua orang. 

"Tapi ingat berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik," kata pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM tersebut. 

Dedi pun menyentil pihak yang mengkritik program siswa masuk Barak Militer tersebut. 

Meskipun Dedi tidak menyebutkan jelas siapa yang dia maksud. 

Dia menjelaskan bahwa ada pengamat yang datang meninjau Barak Militer siswa. 

Lalu diumumkan di TV bahwa ada siswa di Barak Militer yang jatuh sakit. 

"Ada orang menjadi pengamat berkunjung ke barak ada yang sakit bukan dibawa ke dokter, diumumin di TV," katanya, 

"Itu ada yang sakit, anda bilangin ke pelatih !, kan dokter ada," ujarnya. 

Seharusnya, kata Dedi, segera tolong atau laporkan ke petugas kesehatan. 

"Naha ari Euceu ?, Euceu sekolah jadi dokter cuma bisa gitu aja, padahal digaji sama negara," ujarnya. 

"Yang sakit mah cepat tolongin, Iroh !, bukan diumumin di TV," sambung Dedi. 

Dedi menjelaskan alasan kenapa dia menceritakan hal tersebut. 

Dia khawatir ke depan pejabat menjadi takut membuat gebrakan sehingga ketika ada masalah di masyarakat cuma bisa dibiarkan. 

"Kenapa saya ngomong seperti ini ?, karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut, ada risiko. Akibatnya, dibiarkan," ungkap Dedi.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id