Terima Banyak Kritik, Dedi Mulyadi Tetap Akan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Gelombang 2

SURYA.CO.ID – Meski menuai banyak kritik dari berbagai pihak, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap akan mengirim siswa nakal atau bermasalah ke barak militer  

Malahan, kali ini Dedi Mulyadi akan mengirim siswa berprestasi dan pemimpin di sekolah untuk mendapat kesempatan yang sama. 

"Nanti para ketua OSIS, anak-anak pintar di sekolahnya, dikirim, ikut latihan dasar kepemimpinan," kata Dedi Mulyadi. 

Menurut Dedi Mulyadi, hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa program pendidikan karakter berbasis barak militer memberi dampak positif. Karena itu, ia merasa program ini perlu diperluas. 

Gelombang kedua pun sedang dipersiapkan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pendidikan telah menyatakan dukungan. 

Baca juga: Tanda Tangan Jokowi di Kertas SPP UGM Jadi Sorotan, Berbeda saat Jadi Presiden Ada Angka 1681

Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, Purwanto, mengatakan gelombang kedua akan digelar usai ujian kelas 7 dan 8 tingkat SMP. 

“Setelah ujian kelas 7 dan 8, kita akan melihat daftar pendaftar dan bersiap melanjutkan program ini,” ucap Purwanto. 

Siswa yang sebelumnya mengikuti pendidikan selama dua pekan di Resimen Armed 1/Sthira Yudha, Purwakarta, kini telah kembali ke rumah masing-masing. Mereka kini memasuki masa pemantauan intensif oleh tim yang ditunjuk di sekolah. 

Banjir Kritik, Tapi Tetap Jalan Terus 

Diketahui, program pendidikan karakter yang dibuat Dedi Mulyadi tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra.  

Program ini menyasar peserta didik dengan perilaku khusus, seperti tawuran, merokok, mabuk, hingga penggunaan knalpot brong. 

Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pelajar dan dapat berubah menjadi anak yang lebih baik. 

Selain itu, juga untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal. 

Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melontarkan pernyataan keras mengenai program pendidikan karakter tersebut. 

KPAI menilai, pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan dapat berpotensi melanggar prinsip hak anak.