Survey 100 Hari Kerja, Bupati Jember Gus Fawait Terbaik di Jatim Dalam Pemberantasan Kemiskinan

SURYA.CO.ID, JEMBER - Bupati Jember, Muhammad Fawait alias Gus Fawait bersama Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto menjadi pasangan kepala daerah dengan kepuasan tertinggi di Jawa Timur, dalam 100 hari pertama kerja setelah dilantik.

Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian lembaga survey The Republic Institut yang melakukan survey pada 15-22 Mei 2025 di seluruh daerah di Jawa Timur.

"Bupati Jember masuk kepala daerah dengan kepuasan masyarakat tertinggi di Jawa Timur, dalam pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 83,1 persen," ujar Peneliti Utama The Republic Institute, Dr Sufyanto, Senin (27/5/2025).

Menurutnya, kepuasan masyarakat dari pembangunan sektor tersebut diikuti pasangan Bupati-Wabup Ngawi, Ony Anwar Harsono-Dwi Riyanto Jatmiko dengan 81,3 persen.

"Disusul Bupati Probolinggo, Muhammad Haris dan Wabup Fahmi AHZ dengan kepuasan 79,6 persen. Lalu Bupati Kediri, Hanindhito Himaean dan Wabup Dewi Mariya Ulfa dengan tingkat kepuasan 79,4 persen," imbuhnya.

Sementara kepala daerah terbaik nomor lima di Jawa Timur, lanjut Sufyanto adalah Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin bersama Wabup Syah M Natanegara dengan tingkat kepuasan 79,1 persen.

"Survey dilakukan pada 2.200 sample di seluruh daerah Jawa Timur, dengan magrin of error mencapai 2,1 persen," ucap Sufyanto.

Sufyanto mengatakan, survey dilakukan secara tatap muka menggunakan tenaga terlatih, dengan metode stratified random sampling secara proporsional."Pembagian sampel sesuai data BPS terbaru," imbuhnya.

Menanggapi hasil survey itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menilai bahwa masyarakat cukup puas terhadap kepemimpinan baru di Bumi Pandhalungan ini 

"Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang harus terus di tingkatkan, karena sejatinya pemerintah adalah pelayanan, yang harus membuat kebijakan yang bersentuhan dengan masyarakat," tanggapnya.

Halim menilai upaya Pemkab Jember dalam membangun desa dan mengurangi kemiskinan harus didukung semua pihak, agar ada percepatan.

"Tidak bisa Bupati dan Wakil Bupati bekerja sendiri, tentu harus didukung semua pihak, khusunya para birokrat dan institusi pemerintah vertikal lainnya," tambahnya. ****