SPMB Surabaya 2025 : Jika Jarak Rumah Sama, Bobot ini yang Jadi Penentu

"Kalau ada kelurahan 4 berarti setiap kelurahan berhak atas pagu 5 persen dari daya tampung," urai Yusuf.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir mendesak agar Dindik terus mensosialisasikan sistem SPMB ke seluruh masyarakat. Jangan sampai ada warga yang dirugikan.

"Konsekuensinya memang harus ada yang tidak diterima di SMPN. SMP swasta di Surabaya banyak yang lebih bagus dibanding SMP negeri. Tapi soal jalur Domisili harus tuntas pemahaman warga," reaksi Akma.

Mengaca tahun lalu, masyarakat mendesak akurasi jarak rumah dengan sekolah. 

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan sejumlah calon siswa baru kedapatan berjarak sama. Maka ketentuanya akan dibobot dengan variabel lain.

Dalam rapat persiapan pendaftaran SPMB, Komisi D mempertanyakan jika ada kasus jarak sama. 

Kepala Dindik Surabaya, Yusuf Masruh menuturkan bahwa pembobotan akan ditentukan siapa paling cepat daftar, mereka lah yang berhak diterima sesuai pagu.

"Penentuan terakhir pagu akan dilihat, siapa  calon siswa baru yang lebih dulu daftar. Itu yang berhak mengisi pagu," jelas Yusuf.