Rekam Jejak Bimo Wijayanto yang Dipanggil Prabowo ke Istana Di Tengah Isu Jadi Dirjen Pajak

SURYA.co.id - Berikut rekam jejak Bimo Wijayanto yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke istana negara di tengah isu jadi Dirjen Pajak.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Bimo Wijayanto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah isu Bimo ditunjuk menjadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pantauan Kompas.com (grup SURYA.co.id) di lokasi, Selasa (20/5/2025), Bimo mendatangi Istana sekitar pukul 12.35 WIB.

Bimo tampak mengenakan setelan batik.

Saat ditanya apakah pemanggilannya dalam rangka penunjukan sebagai Dirjen Pajak, Bimo tidak membenarkan dan tidak juga membantah.

"Ya ditunggu saja. Ini dipanggil," ujar Bimo, melansir dari Kompas.com.

Saat ditegaskan kembali perihal penunjukannya, Bimo hanya meminta awak media menunggu. "Tunggu saja. Tunggu saja," imbuh dia.

Sebelumnya, pihak Kemenkeu belum memberikan tanggapan atas kabar pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai.

Isu yang beredar menyebut Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama, sedangkan posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut.

"Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” kata Deni dalam pesan tertulis, Senin (20/5/2025), seperti dilansir Antara.

Dalam kesempatan terpisah, Askolani enggan berkomentar soal rumor pergeseran kursi yang ia tempati saat ini.

“Oh, enggak tahu saya,” ujarnya singkat di Kompleks Parlemen. Askolani menjabat Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021.

Adapun jabatan Dirjen Pajak dipegang Suryo Utomo sejak 1 November 2019, sedangkan Djaka Budi Utama kini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) dan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Rekam Jejak Bimo Wijayanto

Menurut penelusuran SURYA.co.id, Bimo Wijayanto lahir di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 5 Juli 1977.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari bangku SMA Taruna Nusantara, tempat ia lulus pada tahun 1995.

Dari sekolah berasrama yang dikenal dengan disiplin tinggi dan kompetensi para alumninya, Bimo melanjutkan studi ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi.

Semangatnya untuk memperdalam ilmu membawanya ke luar negeri. Ia memperoleh gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari The University of Queensland, Australia, dan kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral (PhD) di bidang perpajakan di University of Canberra.

Ketika menempuh studi doktoralnya, Bimo dianugerahi Hadi Soesastro Australia Award—penghargaan bergengsi yang diberikan kepada figur muda Indonesia yang menjanjikan dalam bidang kebijakan publik dan pembangunan.

Disertasinya secara khusus membahas strategi kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela pembayar pajak di Indonesia, sebuah isu krusial dalam sistem perpajakan nasional yang masih menghadapi tantangan rendahnya basis pajak dan tingginya tingkat penghindaran pajak.

Namun, Bimo tidak hanya berhenti di dunia akademik. Ia menapaki karier profesional di lintas sektor. Sebelum kembali ke pemerintahan, ia sempat bekerja di perusahaan konsultan global PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai auditor.

Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya mengenai tata kelola dan kepatuhan fiskal di sektor privat. Setelah itu, ia sempat berkarier di Direktorat Jenderal Pajak sebelum dipercaya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di lembaga tersebut, ia banyak terlibat dalam penyusunan kebijakan lintas sektor, terutama yang berkaitan dengan iklim investasi dan daya saing Indonesia.

Tahun 2022, Bimo diangkat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, sebuah perusahaan farmasi nasional, yang menunjukkan kapasitasnya dalam mengawasi tata kelola korporasi.

Di samping itu, peran penting yang kini ia emban adalah sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), lembaga yang berperan langsung dalam memberi masukan strategis kepada Presiden dalam pengambilan kebijakan.

Nama Bimo mencuat dalam lanskap politik ekonomi nasional pada Mei 2025 ketika Presiden Prabowo Subianto memanggilnya ke Istana Negara.

Banyak pihak menduga, pemanggilan itu erat kaitannya dengan rencana penunjukan dirinya sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo yang masa jabatannya berakhir.

Jika hal ini terealisasi, maka Bimo akan menjadi Dirjen Pajak pertama di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dengan rekam jejak yang panjang, mulai dari akademisi, profesional, hingga pengambil kebijakan, Bimo dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Direktorat Jenderal Pajak di masa yang penuh tantangan.

Ia diharapkan mampu mendorong reformasi sistem perpajakan, memperkuat sistem digitalisasi layanan pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat secara sukarela—tanpa intimidasi, namun melalui kepercayaan dan transparansi.

Kehadirannya membawa harapan akan munculnya wajah baru dalam birokrasi fiskal Indonesia—seorang teknokrat muda yang memahami teori, berpengalaman dalam praktik, dan memiliki visi reformasi yang progresif namun realistis.

Dalam dirinya, tersimpan potensi untuk menjawab tantangan klasik perpajakan di negeri ini: bagaimana menjadikan pajak sebagai instrumen pembangunan yang adil, efektif, dan dipercaya publik.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id