Bukti Gebrakan Dedi Mulyadi Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer Berhasil, Orangtua: Anak Saya Berubah

SURYA.co.id - Gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer akhirnya menunjukkan hasilnya.

Salah satu orangtua siswa mengaku anaknya berubah setelah menjalani program tersebut.

Hal ini terungkap saat 39 pelajar tingkat SMP dikembalikan ke orang tua masing-masing pada Minggu (18/5/2025), seusai mengikuti pendidikan berkarakter bela negara di Markas Resimen Armed 1/Sthira Yudha Purwakarta.

"Alhamdulillah, setelah menjalani pendidikan berkarakter bela negara selama 14 hari, akhirnya mereka (para pelajar) bisa pulang," kata Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, seperti dikutip dari Antara, Minggu.

Saepul menjelaskan, pembinaan akan terus belanjut meski pendidikan berkarakter yang berlangsung di barak militer itu sudah berakhir.

Selama dua pekan ke depan, kata dia, akan ada sesi refresh yang bertujuan memastikan perubahan yang berkelanjutan bagi para pelajar yang telah mengikuti pendidikan berkarakter tersebut.

Hal tersebut dilakukan, lanjutnya, agar perubahan ke arah yang lebih baik para pelajar tidak bersifat sementara.

Ia mengatakan para pelajar yang mengikuti pendidikan berkarakter sebelumnya dikenal nakal karena terlibat tawuran, bolos sekolah, bahkan mengonsumsi minuman keras.

Dengan program pendidikan berkarakter yang digelar di barak militer, menurut dia, bisa mengubah mereka menjadi lebih baik karena ereka belajar disiplin, menulis janji pada diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan.

Baca juga: Tak Cukup Kirim Siswa ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Lakukan Gebrakan Lagi untuk Anak, Ada Jam Malam

Program pendidikan berkarakter ini juga diawasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Suasana haru dan bangga dalam acara penutupan pelatihan berkarakter itu menjadi bukti nyata, kata dia, bahwa perubahan perilaku positif dapat dicapai melalui pendidikan berkarakter yang tepat dan konsisten.

Salah satu orang tua siswa, Yeni mengakui terjadi perubahan pada anaknya setelah menjalani pendidikan berkarakter bela negara.

"Anak saya berubah, lebih tenang, dan sopan," katanya.

Ia menceritakan perubahan anaknya yang dulunya terlibat tawuran, kini malah mencium tangannya sambil meminta maaf.

"Mudah-mudahan terus bertahan dan dia bisa jadi anak yang lebih baik," katanya.

Disorot KPAI Lagi

Sebelumnya, gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan siswa ke barak militer kembali menuai atensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Wakil Ketua KPAI, Jastra Putra, menemukan adanya ancaman yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling (BK) terhadap siswa yang menolak dikirim ke barak militer.

Fakta tersebut terungkap ketika KPAI memantau kondisi siswa-siswa yang mengikuti program barak militer.

"Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas, ini wawancara kita anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang," kata Jastra, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Dalam temuan lain, tiga sekolah di Purwakarta bahkan tidak memiliki guru BK.

Dengan adanya temuan tersebut, KPAI mempertanyakan atas dasar rekomendasi siapa para pelajar ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita tentu bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," ujar Jastra.

Padahal, salah satu faktor penyimpangan perilaku anak-anak disebabkan oleh kurangnya bimbingan konseling di lingkungan keluarga maupun sekolah.

"Hasil diskusi dengan dinas terkait bahwa kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menyebabkan layanan konseling anak tidak berjalan maksimal," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menambahkan ada kekhawatiran kalau program ini akan mengarah kepada pelanggaran hak anak.

Sebab, tidak adanya rekomendasi psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai.

Sekitar 6,7 persen anak-anak di barak militer bahkan tidak mengetahui alasan mereka dikirim untuk mengikuti program ini.

"Ada persentase anak 6,7 persen itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini, artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak," ucap Ai.

Berlakukan Jam Malam

Setelah kirim siswa nakal ke barak militer, gebrakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ternyata tak cukup sampai di sini.

Dedi Mulyadi kembali melakukan terobosan baru untuk anak-anak di Jawa Barat.

Yakni diberlakukannya jam malam untuk anak di bawah umur.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro dalam membuat memorandum of understanding (MoU) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/5/2025).

Melalui kerja sama dengan Polri ini, diharapkan juga dapat mendorong anak-anak di Jawa Barat untuk tertib dan disiplin dalam berlalulintas.

Bahkan, Dedi Mulyadi ke depan akan memberlakukan jam malam. Kebijakan ini akan mengatur anak-anak sekolah tidak boleh berada di luar rumah untuk nongkrong di atas pukul 20.00 WIB.

"Kemudian pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja. Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar dimana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah," kata Dedi, melansir dari Kompas.com.

"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan pada hari belajar tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," tambahnya.

Dedi juga menyoroti kebijakannya yang melarang siswa membawa kendaraan ke sekolah yang sudah memberikan dampak positif.

"Hari ini saya bersyukur, di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, anak sudah senang berjalan kaki.

Ini sebuah sinyal, semua kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi," ucapnya.

Dikatakan Dedi, MoU atau perjanjian itu menyangkut berbagai hal.

Mulai dari peningkatan keamanan di seluruh Jawa Barat hingga mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif. 

Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan di dalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM.

"Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," kata Dedi.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menjamin investasi di Jabar.

"Berkaitan dengan keamanan, kami minta sama Pak Gubernur, itu bagian kami. Kami akan segera selesaikan, tadi sudah arahannya, kita akan melakukan patroli bersama-sama TNI, Satpol PP, membangun pos-pos di tempat perindustrian," ujar Rudi.

Nantinya, kata dia, anggota Polisi akan melakukan patroli tidak hanya dikawasan industri besar saja, tapi sampai ke pasar-pasar dan pemukiman warga.

"Tidak, di perumahan juga, di pasar-pasar itu rakyat-rakyat kecil, yang pedagang-pedagang kecil diambil-ambilin duitnya Rp 5.000 segala rupa, parkir liar segala rupa," katanya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id