Rekam Jejak Adhel Setiawan Wali Murid yang Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM, Profesi Mentereng

SURYA.CO.ID - Terungkap rekam jejak Adhel Setiawan, wali murid yang berani melaporkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke Komnas HAM.

Adhel Setiawan juga mengkritik keras kebijakan yang diinisiasi Dedi Mulyadi terkait mengirim siswa nakal ke barak militer.

Dia mengaku tak setuju dengan kebijakan tersebut.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip SURYA.CO.ID dari tayangan Kompas TV, Jumat (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan.

Menurutnya, mantan Bupati Purwakarta itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan."

"Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk."

"Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," pungkas Adhel Setiawan.

Baca juga: Duduk Perkara Dedi Mulyadi Sentil Bupati Cirebon Gara-gara Jalan Rusak, Dipicu Sebutan Bapak Tiri

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka, dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan."

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya."

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang"

"Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

Sebelumnya, Komnas HAM menilai program Dedi Mulyadi ini telah melanggar HAM seoarang siswa.

Tak cuma Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak juga mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi. 

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan kritik terhadap program pendidikan militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi.

Program berkarakter ini ditujukan untuk pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang dinilai bermasalah atau nakal dengan mengirim mereka ke barak militer untuk dibina oleh tentara agar lebih disiplin.

Namun, menurut Anis, anggota TNI tidak memiliki kapasitas untuk mendidik masyarakat.

"Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman untuk mendidik masyarakat kita, sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan dan tidak tepat," kata Anis.

Anis menyebutkan bahwa program pendidikan militer ini dapat berpotensi melanggar hak asasi karena tidak sesuai dengan kajian dan prinsip perlindungan anak.

"Dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi karena dalam prinsip pendidikan bagi anak di dalam konvensi tentang perlindungan anak atau CRC (Komite Hak Anak) yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dan diterapkan di dalam undang-undang perlindungan anak itu memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," papar Anis.

"Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang tidak berdasar pada kajian," tambahnya.

Siapa sosok Adhel Setiawan?

Adhel berprofesi sebagai pengacara.

Dia tergabung dalam tim Defacto & Partners Law Office.

Sosok Adhel pernah disorot beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus.

Selain sebagai pengacara, Adhel kabarnya juga pernah menjadi Ketua Forum Silaturahmi Alumni (FSA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung