Daya Saing Produk UMKM Terancam, KPPU Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Tarif Impor AS

Guna merespons dinamika ini, KPPU merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah.

"Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan peran KPPU dalam mengawasi praktik monopoli dan distorsi persaingan usaha yang mungkin muncul akibat kebijakan tarif AS," tegas Aru.

KPPU juga menyarankan adanya mekanisme konsultasi antara pemerintah dan KPPU terkait isu-isu seperti subsidi, TKDN, dan bea masuk anti-dumping, guna memastikan setiap kebijakan perdagangan tetap mendukung iklim usaha yang adil.

"Kedua, dibutuhkan pembentukan tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengawasi secara ketat aktivitas merger dan akuisisi, terutama di sektor-sektor strategis yang terdampak langsung oleh tekanan dagang global," beber Aru.

Ketiga, pengawasan terhadap arus masuk produk impor perlu diperketat, terutama yang bersaing langsung dengan produsen domestik.

Pengetatan ini mencakup pengawasan terhadap impor ilegal maupun transaksi lintas negara melalui platform e-commerce.

"Selain itu, KPPU juga mengusulkan adanya kebijakan relaksasi persaingan usaha bagi pelaku ekspor yang terdampak langsung oleh tarif AS. Dalam konteks ini, pelaku usaha dan asosiasi dapat diberikan ruang untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan KPPU terkait kendala persaingan yang mereka hadapi dan strategi adaptasi yang dapat ditempuh," papar Aru.

Dia juga menegaskan bahwa kelompok yang paling rentan terkena dampak dari perang dagang atau kebijakan tarif global adalah UMKM Indonesia.

Oleh karena itu, dirinya mendorong pemerintah agar selalu menjadikan UMKM sebagai faktor utama dalam setiap perumusan kebijakan ekonomi ke depan.

Menurutnya, jika UMKM tidak dilindungi sejak dini, maka dalam jangka panjang Indonesia bisa kehilangan kendali atas pasar domestiknya sendiri.

“UMKM adalah garda depan Indonesia. Jika tak dijaga hari ini, besok kita hanya akan jadi penonton di rumah sendiri,” ujar Aru.

Sebagai penutup, KPPU juga menekankan perlunya keterlibatan langsung dalam forum-forum pengambilan kebijakan strategis pemerintah, termasuk rapat kabinet dan rapat koordinasi ekonomi.

Keterlibatan ini dianggap penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil tetap berpihak pada persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.