Sosok Jenderal Purn Dudung Minta Pihak Pengusul Pemakzulan Gibran Tak Atasnamakan Purnawirawan TNI

SURYA.co.id - Inilah sosok Jenderal Purn Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang buka suara soal adanya pihak-pihak yang menuntut Wapres Gibran Rakabuming Raka dicopot. 

Jenderal Dudung Abdurachman yang kini menjadi Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional meminta pihak-pihak ini tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai Forum Purnawirawan TNI.

Dia beralasan, tidak semua purnawirawan menyatakan sikap tersebut. 

"Jangan kemudian nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan, padahal tidak semua purnawirawan seperti itu," ujar Dudung, di Istana, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam.

Dudung memberi imbauan kepada forum purnawirawan yang didalamnya ada senior dan juniornya di TNI dulu.

Baca juga: Sosok Eks Danjen Kopassus yang Blak-blakan Ungkap Penyebab Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran

"Kepada para purnawirawan senior-senior saya, ada juga seangkatan, atau mungkin ada junior saya yang tergabung dalam forum yang kemarin, situasi saat ini kan menurut saya situasi yang sangat cepat terjadi perubahan," ujar Dudung. 

"Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan bangsa, itu yang jangan sampai terjadi," sambung Dudung.

Menurut mantan KSAD ini, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sedang berkonsentrasi bagaimana menyejahterakan rakyat.

Selain itu, kata dia, mereka juga fokus untuk bagaimana menyatukan semua parpol dan bekerja sama demi mencapai Indonesia Emas.

"Jadi kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, mari kita sama-sama untuk membangun bangsa ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang salah satu isinya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran.

Usulan tersebut disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis, (17/4/2025).

Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Baca juga: Alasan Letjen Kunto Batal Dimutasi, Tak Terkait Try Sutrisno Tandatangani Usulan Gibran Diganti

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang.

Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo - Gibran dilantik.

Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025) kemarin.

"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," kata Soenarko.

"Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk," tambahnya.

Baca juga: Rekam Jejak Letjen Kunto Arief yang Dimutasi Usai Try Sutrisno Tandatangani Usulan Gibran Diganti

Soenarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang.

Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo - Gibran dilantik.

Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025) kemarin.

"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," kata Soenarko.

"Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk," tambahnya.

Kemudian, Soenarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan.

Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," ujar Soenarko.

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," paparnya.

Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya.

Baca juga: Rekam Jejak AM Hendropriyono, Eks Kepala BIN Sebut Wajar 5 Jenderal Purn TNI Usulkan Gibran Diganti

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti wakil presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.

Sosok Dudung Abdurachman

Dilansir Surya.co.id dari Tribunnews.com, Jenderal Dudung Abdurachman lahir pada 19 November 1965 di Bandung, Jawa Barat.

Pria lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988 ini merupakan putra dari Nasuha dan Nasyati yang memiliki pekerjaan PNS di lingkungan Bekangdam III/Siliwangi.

Dudung memiliki tujuh bersaudara dan kehidupan masa kecilnya berada di Bandung.

Mantan KSAD ini memulai pendidikannya di SDN Patrakomala, Bandung di tahun 1972-1979.

Kemudian, Dudung melanjutkan sekolahnya di SMP Kartika XIX-1 Bandung hingga tahun 1982, dan masuk ke SMAN 9 Bandung tahun 1985.

Setelah lulusa SMA, jenderal bintang empat ini memilih untuk mendaftar Akmil dan dinyatakan lolos.

Dudung pun mengikuti pendidikan Akmil hingga dinyatakan menjadi lulusan tahun 1988-B yang berasal dari kecabangan infanteri.

Dengan pangkat pertamanya Letnan Dua (Letda), Dudung pun menduduki jabatan strategis seperti menjadi Komandan Pleton (danton).

Karirnya pun terus meningkat hingga akhirnya Dudung melanjutkan pendidikan ke Sarjana (S1) di tahun 2010, saat itu pangkatnya Kolonel.

Ia masuk ke Fakultas Ekonomi UnKris Jakarta tahun 2010-2013 dan langsung melanjutkan S2-nya di Fakultas ekonomi STIE Makassar tahun 2013.

Tak hanya itu, mantan Pangkostrad itu kembali menempuh pendidikan S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti lulus tahun 2022.

Riwayat Karir TNI Jenderal Dudung Abdurachman 

Letnan Dua-Letnan Satu

- Danton III Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1989–1992)

- Danton II Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1992–1993)

- Danton I Kompi B Yonif 744/Satya Yudha Bakti (1993–1994)

- Kasi 2 Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1994–1995)

Baca juga: SOSOK 4 Ajudan Kepercayaan Jenderal Dudung Abdurachman Semasa Bertugas, Ada Anak Prajurit Kopassus

Kapten

- Dankipan A Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama (1995)

- Dan Kelas Satdik Sarcab PK Pusdikif Pussenif (1995–1998)

Mayor

- Wadanyonif 410/Alugoro (1998–1999)

- Wadanyonif 401/Banteng Raider (1999–2000)

- Kasdim 0733/BS Semarang (2000–2002)

- Pabandyaops Kodam II/Sriwijaya (2002)

Letnan Kolonel

- Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya (2002–2004)

- Dandim 0406/Musi Rawas (2004–2006)

- Dandim 0418/Palembang (2006–2008)

- Pabandya 2/Lurjahril Mabesad (2008–2009)

- Pabandya 3/Diaga Mabesad (2009–2010)

Kolonel

- Aspers Kasdam VII/Wirabuana (2010–2011)

- Danrindam II/Sriwijaya (2011–2012)

- Paban I/Ren Spersad (2012–2013)

- Paban I/Ren Spers TNI (2013–2014)

- Pamen Denma Mabes TNI (2014–2015)

- Dandenma Mabes TNI (2015)

Brigadir Jenderal

- Wagub Akmil (2015–2016)

- Staf Khusus Kasad (2016–2017)[a]

- Waaster Kasad[6] (2017–2018)

Mayor Jenderal

- Gubernur Akmil (2018–2020)

- Pangdam Jayakarta[7] (2020–2021)

Letnan Jenderal

- Pangkostrad (2021)

Jenderal

- KSAD (2021–2023)

- Pati Mabes TNI (2023, dalam rangka pensiun)

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id