DPRD Sidoarjo Fasilitasi Penanganan Banjir di Kecamatan Tanggulangin

SURYA.co.id, Sidoarjo - Komisi D DPRD Sidoarjo memfasilitasi penanganan banjir yang kerap terjadi di Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, dan beberapa desa di sekitarnya. Upaya itu dilakukan dengan mengundang sejumlah pihak terkait untuk duduk bersama dalam hearing yang digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (30/4/2025).

Menurut Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Chudlori, Hearing digelar setelah dewan mendapat aduan dari beberapa pihak. Utamanya pihak desa yang meminta bantuan pompa agar bisa dimanfaatkan ketika banjir sedang menggenang di sana.

“Kepala Desa Ngaban meminta bantuan pompa karena daerahnya kerap kebanjiran. Kita undang ke sini, kita pertemukan dengan beberapa pihak terkait, supaya bisa diambil keputusan untuk solusi penanganan banjir di sana,” kata Damroni.

Dalam pertemuan itu, Kades Ngaban Budi Utomo menceritakan bahwa banjir sebenarnya sudah kerap terjadi sejak puluhan tahun silam. Namun, tingginya banjir dulu hanya sekira sejengkal tangan. Baru beberapa tahun belakangan, banjir semakin tinggi.

Utamanya pada akhir 2024 kemarin, banjir di Ngaban merata dan bisa dibilang paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Dari sejumlah wilayah yang kebanjiran, paling parah di RT 11 dan RT 12,” ungkapnya.

Selain karena curah hujan, banjir di sana terjadi karena luapan sungai. Ditambah lagi ketika air laut pasang, air cepat sekali merendam permukiman warga.

“Tahun 2018 kemarin sempat dilakukan normalisasi sungai. Hasilnya memang terasa, tidak ada banjir sampai beberapa tahun berikutnya. Karena itu, kita berharap ada normalisasi menyeluruh, dari hulu sampai ke hilir. Selain itu, juga kami minta pompa air, supaya ketika terjadi banjir bisa disedot untuk mempercepat air surut,” lanjutnya.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yusar dalam pertemuan itu juga mempertanyakan banyaknya bangunan liar di sekitar sungai. Di sisi kanan dan kiri sungai banyak sekali bangli. Bahkan ada yang dibangun permanen, sehingga sulit alat berat dikerahkan untuk melakukan normalisasi.

“Pompa memang perlu untuk penanganan jangka pendek. Tapi normalisasi itu lebih penting. Makanya kami berharap ada sosialisasi agar bangunan liar bisa ditertibkan di sana,” kata Zahlul.

Menanggapi itu, Kades Budi Utomo menegaskan bahwa semua warga yang memiliki bangunan di sana sudah membuat surat pernyataan sejak awal. Bahwa mereka rela membongkar atau dibongkar bangunannya ketika lahan dibutuhkan oleh negara.

“Dokumen surat pernyataan dari para warga itu, semua ada di Kantor Desa,” tandasnya.

Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono yang juga hadir dalam hearing itu mengungkapkan pihaknya sudah berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terakait upaya normalisasi sungai di sejumlah wilayah di Sidoarjo.

Ada beberapa rencana yang telah disiapkan. Diantaranya untuk Tanggulangin adalah normalisasi Kali Alo yang tanggulnya sudah tipis dan sedimentasinya cukup banyak. Sungai ini berdampak pada Desa Banjarsari, Banjarasri, Banjarpanji, Kedungbateng, dan beberapa desa sekitarnya.

“Kemudian juga sungai di Kedungpeluk yang panjangnya sekira 3,4 kilometer, juga akan dinormalisasi dan ditingkatkan tanggulnya. Selain itu, Sungai Pagebuk yang menyambung sampai ke laut, juga akan dinormalisasi. Sungai di sana harusnya kedalaman tiga meter, tapi sejauh ini hanya tinggal selutut karena pendangkalan,” ungkap Dwi.

Serta ada Sungai Gedangrowo dan beberapa lainnya. Semua bakal dinormalisasi. Diakui Dwi, proses normalisasi kendalanya memang keberadaan Bangli. Tapi pengalaman yang ada, di Tanggulangin tidak pernah bongkar paksa, selalu warga bersedia membongkar sendiri

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.Klik di sini untuk untuk bergabung