DPRD Kawal Ketat Prioritas Sidoarjo 2026, Utamanya 14 Program Bupati Subandi dan Wabup Mimik

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sejumlah program strategis dalam rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, mulai dibahas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). 

Termasuk program strategis Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye dalam Pilkada Sidoarjo tahun lalu. 

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyebut pihaknya ikut mengawal ketat pelaksanaan program-program itu. Utamanya 14 program Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana, agar realisasinya harus tepat sasaran. 

“Tahun depan mulai berjalan, sebagaimana RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) yang telah ditentukan. Di tahun pertama, kemungkinan belum bisa terealisasi semua, tapi setidaknya kami kawal agar berjalan maksimal,” kata Nasih, Selasa (25/8/2025). 

Misalnya program penyerapan tenaga kerja, karena angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi, program itu harus dimaksimalkan. Butuh intervensi khusus oleh Pemkab Sidoarjo, dalam membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. 

"Kami ingin mendorong program 100 ribu lapangan kerja baru ini bisa terwujud, termasuk peningkatan kualitas pelaku UMKM bisa benar naik kelas," lanjut politisi PKB tersebut. 

Dengan menciptakan lapangan kerja baru ini, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Jika para pencari kerja ini sudah bisa mendapatkan pekerjaan, maka secara otomatis perekonomian mereka akan lebih baik. 

"Pendekatan pembangunan melalui hexahelix ini sangat penting. Melibatkan pemerintah, industri, perguruan tinggi, masyarakat, media massa untuk bersama membangun kota delta ini," imbuh Nasih. 

Program lain yang mulai dijalankan, termasuk dana BKK Rp 500 juta per desa. Kendati bakal bertahap, diharapkan program itu berjalan dan bisa mendongkrak pembangunan di tingkat desa. 

Kemudian di bidang lingkungan hidup, menurut Nasih, Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya memperbaiki kualitas lingkungan. 

Sebab, dengan banyaknya jumlah industri, dapat mempengaruhi kebersihan lingkungan maupun pencemaran udara. 

Nasih menilai, masih banyak perusahaan yang nakal membuang limbahnya di tempat yang tidak semestinya, seperti sungai dan lainnya. Setiap industri yang menghasilkan limbah, disebutnya harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

"Ke depan, pemerintah harus melibatkan industri dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup maupun dampak lalu lintas," lanjutnya. 

Untuk menguatkan itu, Nasih mengusulkan pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang Corporate Social Responsibility atau CSR. Baik itu melalui inisiatif dewan atau usulan dari Pemkab Sidoarjo.