Ogah Ikuti Gebrakan Dedi Mulyadi, Kepala Daerah Ini Tak Setuju Masukkan Siswa Nakal ke Barak Militer

SURYA.CO.ID - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memasukkan siswa nakal ke barak militer selama enam bulan mendapat respons berbeda dari kepala daerah lain.

Bahkan, kepala daerah ini terang-terangan tak akan menerapkan kebijakan tersebut di daerahnya.

Sosok kepala daerah itu adalah Gubernur Jawa Tengah, Komjen (Purn) Ahmad Luthfi.

Menurut Ahmad Luthfi, ada aturan hukum yang bisa ditempuh dalam menangani siswa nakal.

Sementara jika masih di bawah umur, bisa dikembalikan ke orang tuanya.

"Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orangtuanya."

"Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya, kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya," ujar Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Aturan untuk menindak siswa nakal sudah jelas sehingga dirinya tidak perlu ngarang-ngarang seperti Dedi Mulyadi.

"Kan begitu. Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Enggak usah," ucapnya.

"Sesuai ketentuan saja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya guru, kembalikan orang tuanya," sambungnya.

Diketahui, Dedi Mulyadi serius dengan gebrakan baru yang bertujuan membina siswa yang terindikasi nakal.

Baca juga: Kelakuan Aura Cinta Protes Larangan Wisuda Dedi Mulyadi Buat Kepala SMA Heran, Kuak Identitas Asli

Dedi Mulyadi menyebut pihak TNI sudah menyiapkan 30 hingga 40 barak untuk program pembinaan tersebut.

Dedi menjelaskan, program pendidikan berkarakter ini akan dimulai pada 2 Mei 2025. 

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," kata Dedi, dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com. 

Ada pun siswa yang prioritas adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindak kriminal.