Happy Ending di DPRD Gresik, Pengusaha dan Pekerja Berdamai, Ijazah dan Uang Tebusan Dikembalikan

Selain itu, para pihak pengusaha dan pekerja bersepakat menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Perselisihan hak yang timbul dikemudian hari diselesaikan sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan para pihak bersedia menjaga nama baik masing masing.

Atas kesepakatan tersebut, Syahrul Munir mengatakan, penahanan ijazah tidak dibenarkan dalam undang-undang. 

"Penahanan ijazah itu sudah melanggar. Imbauan untuk perusahaan, perjanjian tenaga kerja harus dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan melengkapi sesuai Undang-undang ketenagakerjaan," kata Syahrul. *****