3 Gebrakan Pramono Anung yang Beda dari Dedi Mulyadi hingga Khofifah, Tebus Ijazah sampai Diskon PBB

Keringanan 10 % untuk pembayaran pada tgl 8 April – 31 Mei 2025
Keringanan 7,5 % untuk pembayaran pada tgl 1 Juni – 31 Juli 2025
Keringanan 5 % untuk pembayaran pada  tgl 1 Agustus – 30 September 2025
b. Tahun Pajak 2020 – 2024

Keringanan 5 % untuk pembayaran hingga 31 Desember 2025
c. Tahun Pajak 2013 – 2019 Keringanan 50 % untuk pembayaran hingga 31 Desember 2025

d. Tahun Pajak 2010 – 2012 Keringanan 25 % diberikan sebagai tambahan atas keringanan berdasarkan Pergub Nomor 124 Tahun 2017 untuk pembayaran hingga 31 Desember 2025. (m40)

Hingga berita ini diunggah, belum ada kinformasi daerah lain yang melakukan kebijakan serupa. 

2. Kejar penunggak pajak kendaraan

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Dia memastikan akan mengejar penunggak karena sudah menikmati fasilitas tanpa membayar pajak.

"Bagi penunggak pajak, orang yang mempunyai mobil, enggak mau bayar pajak, saya enggak akan putihkan. Saya akan kejar dia untuk bayar pajak," kata Pramono saat menghadiri Halal Bihalal PWNU Jakarta, Minggu (27/4/2025).

Menurut Pramono, pemerintah bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, misalnya melalui program pemutihan ijazah.

Namun, tidak dengan pemutihan pajak kendaraan.

Pramono menyebut, penunggak pajak kendaraan bermotor rata-rata merupakan pemilik mobil yang mempunyai kendaraan kedua dan ketiga, sehingga tidak layak mendapatkan bantuan.

Untuk itu, ia akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor.

Selain karena tidak layak dibantu, juga karena mereka sudah menikmati fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

"Sudah punya mobil, sudah mendapatkan fasilitas, sudah mendapatkan kemudahan, masa enggak mau bayar pajak? Ya enggak bisa," ujarnya.

Pramono mengeklaim, Pemprov Jakarta akan berpihak kepada yang membutuhkan, terutama rakyat miskin.