Efisiensi Anggaran Pemerintah, Masyarakat Bisa Apa?

Oleh:

Rr Herini Siti Aisyah 
Guru Besar Hukum Keuangan Negara 
Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Saat ini muncul keresahan ketika pemerintah mengumumkan efisiensi anggaran.

Efisiensi anggaran bukan sekadar kebijakan penghematan, melainkan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan negara mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan itu adalah mengurangi pemborosan anggaran, mendorong penganggaran berbasis kinerja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan dukungan terhadap program sosial prioritas

Beberapa dampak positif yang dapat diidentifikasi antara lain pengurangan pengeluaran yang bukan prioritas, pengetatan alokasi belanja produktif, efektivitas dan akuntabilitas fiskal, dan adanya peluang menambah dukungan sosial dan subsidi.

Meski demikian, dampak negatifnya akan muncul terutama jika diterapkan secara tergesa-gesa atau tanpa kajian mendalam. 

Beberapa hal yang perlu diwaspadai antara lain risiko penurunan kualitas pelayanan publik dan resistensi dari aparatur pemerintah terutama jika merasa hak atau kenyamanan kerja terganggu seperti pengurangan fasilitas perjalanan dinas atau insentif kegiatan.

Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan kapasitas perencanaan dan pengawasan.

Jika tidak didampingi dengan pelatihan dan panduan teknis yang jelas, efisiensi anggaran bisa berujung pada belanja yang minim tetapi tidak berdampak.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, baik di pusat (APBN) maupun daerah (APBD) membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.

Keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan dari sisi pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi dari cara masyarakat menyikapi.

Masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan pembangunan dituntut menyesuaikan diri, tetap produktif, dan berperan aktif dalam proses transformasi menuju tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. 

Masyarakat perlu bersikap terbuka dan cepat tanggap terhadap perubahan kebijakan yang mungkin terjadi.

Perubahan sering berimbas pada pengurangan beberapa layanan publik atau pengalihan alokasi anggaran.