Ada Kejanggalan Pemakaian Dana Pilkada, DPRD Pasuruan Bisa Meminta Audit Investigatif ke BPK

Febri Irawan Darwis, anggota Komisi I lainnya juga menilai pembelian beberapa item yang tidak ada kaitannya langsung dengan Pilkada ini kurang tepat.

Misalnya, dalam laporan realisasi disebutkan bahwa KPU membeli sofa, meja tamu. Ada juga neon box, printer, alat fingerprint dan beberapa item lainnya.

Dalam laporan itu, pengadaan sofa dan meja tamu menelan anggaran Rp 65 juta. Pengadaan neon box dan running text menelan anggaran Rp 40 juta, dan masih banyak lagi. 

“Seharusnya item ini jangan pakai anggaran hibah dari Pemkab Pasuruan, tetapi pakai APBN. Karena itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada,” paparnya.

Di sisi lain, Febri juga terganggu dengan pernyataan KPU yang selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi setiap kali melakukan pengadaan atau pembelanjaan.

“Seharusnya melapornya ke Pemkab atau ke dewan, jadi kami tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Kalau sudah terlanjut begini kan repot,” tutupnya. ****