Pertemuan Dengan KPU Pasuruan Deadlock, DPRD Soroti Perubahan Pagu Anggaran Selama Pilkada

“Saya yakin, perencanaan KPU ini lemah karena sebelum menentukan besaran pagu itu seharusnya dilakukan sebuah kajian yang matang,” papar Rudi.

Yang ada, lanjut Rudi, pagu itu akan dibuat lebih besar dari rencana penggunaan anggaran kegiatan, sehingga pasti ada sisa saat realisasinya.

“Ini yang membuat kerangka anggaran siapa, tidak mungkin anggaran itu kurang, kecuali yang membuat rencana kerangka anggaran ini abal-abal,” imbuhnya.

Rudi prihatin melihat KPU yang seolah tidak mendengarkan dan menghiraukan perintah Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran.

“Ini di tengah negara sedang gencar efisiensi anggaran, tetapi KPU justru berfoya-foya dan berlomba menghabiskan anggaran yang tersisa,” tegasnya.

Sherla Rusdianto, Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan menyebut, perubahan pagu anggaran itu diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang.

Sherla berdalih, dasar yang digunakan untuk melakukan perubahan anggaran adalah Permendagri Nomor 53 Tahun 2017 tentang pedoman kegiatan dan anggaran.

“Kenapa berubah, karena ada beberapa kebutuhan yang tidak masuk dalam perencanaan, makanya ada beberapa pagu yang diubah,” ungkap Sherla.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Sherla mengaku semua dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan, termasuk diketahui komisioner karena dibawa dalam rapat pleno.

“Kami tahu ada ketentuan yang mengaturnya, tetapi kalau lebih dalam kami akan pelajari terkait permendagri itu,” sambungnya.

Terkait dengan kritikan banyak pengadaan yang tidak ada kaitannya dengan Pilkada, Sherla mengakui itu kebutuhan yang mendesak dan perlu segera direalisasikan.

“Nanti akan kami pelajari aturannya lagi, setelah itu akan kami sampaikan dan laporkan kembali ke dewan terkait realisasi anggaran ini,” tutupnya. *****