BREAKING NEWS - Aksi Pelemparan Bom Molotov Warnai Demo Tolak UU TNI di Gedung Grahadi Surabaya

SURYA.CO.ID,  SURABAYA - Kericuhan yang berujung pada pelemparan bom molotov, bebatuan dan petasan mewarnai demo tolak UU TNI di depan Gedung Negara Grahadi, rumah dinas Gubernur Jatim di Kota Surabaya, kawasan Jalan Gubernur Suryo, Senin (24/3/2025). 

Pantauan di lokasi sekitar pukul 16.15 WIB, kericuhan tersebut pecah setelah massa aksi melakukan orasi seraya memblokade akses jalan di sana. 

Terpantau, ada sekitar 5-6 botol bom molotov yang terlempar dan meletus ke arah pagar utama Gedung Grahadi yang dijaga ratusan orang personel kepolisian. 

Lemparan bom molotov tersebut, berasal dari massa di sisi utara pagar Gedung Grahadi. 

Akibatnya, beberapa ornamen bangunan di depan pagar gedung terbakar. Jilatan api juga menyambar pohon di depan pagar. 

Kemudian, terpantau barikade kawat berduri tampak diseret menjauh dari barisan pasukan petugas kepolisian di depan pagar gedung. 

Lalu, beberapa orang massa aksi melakukan aksi pelemparan batu, petasan dan tongkat kayu ke arah pasukan kepolisian yang berjaga. 

Beberapa massa aksi juga melempar bebatuan, vas bunga, bahkan kayu ke arah  deretan pasukan bertameng yang mengambil alih barisan pengamanan area Gedung Grahadi Surabaya. 

Sebelumnya, ribuan orang dari berbagai elemen menggelar aksi demo tolak UU TNI, di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (24/3/2025).

Juru bicara massa aksi, Jaya mengatakan, aksi demontrasi kali ini merupakan suara rakyat yang tidak menghendaki adanya orde baru kembali bangkit melalui UU TNI

Oleh karena itu, menyampaikan aspirasi rakyat di Jatim, Jaya menyampaikan delapan tuntutan:

1. Tolak revisi UU TNI yang sekarang. 
2. Tolak fungsi TNI dalam ranah sipil. 
3. Tolak fungsi TNI dalam operasi militer selain perang, terutama dalam ranah siber
4. Bubarkan komando teritorial. 
5. Tarik militer dari semua tanah Papua. 
6. Revisi UU Peradilan Militer. 
7. Kembalikan TNI ke barak. 
8. Copot TNI dari jabatan-jabatan sipil. 

"Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya superbody dan itu akan melemahkan super masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir. Ketika super masyarakat sipil sudah nggak ada atau dilemahkan, lalu apa yang bisa kita sebut kalau bukan fasisme," ujar Jaya kepada awak media.