Kekayaan Menpar Widiyanti Putri yang Beda Sikap dengan Dedi Mulyadi Soal Pembongkaran Wisata Puncak

Dikatakan Widiyanti, kementerian pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik, dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata di kawasan sentifif seperti kawasan hutan dan konservasi. 

"Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah setempat menyegel empat tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/3), yang diduga melanggar aturan alih fungsi lahan. 

Keempat tempat wisata itu yakni Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas dan Eiger Adventure Land.

Dari keempat tempat itu, Hibisc Fantasy telah dilakukan pembongkaran. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan pembongkaran bangunan tak berizin di kawasan Hibisc Fantasy selesai sebelum Idulfitri 1446 Hijriah. 

"Kalau saya ingin sebelum Lebaran sudah selesai. Tetapi kan prosedur hukumnya berjalannya berapa lama, kita tunggu keputusan Kementerian Lingkungan Hidup," ujar Dedi, Jumat (7/3).

Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pihak pengelola destinasi wisata melanggar aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Serta ada banyaknya aduan dari masyarakat terkait dampak lingkungan dari pembangunan kawasan wisata tersebut.

Sebagai informasi, Hibisc Fantasy Puncak merupakan tempat wisata yang dibangun pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ). 

PT JLJ yang memegang unit bisnis taman rekreasi ini merupakan anak perusahaan PT Jaswita. Dedi menuturkan, Hibisc Fantasy Puncak berkontribusi pada banjir di Puncak Bogor yang terjadi pada Minggu (2/3/2025).

Ia menegaskan, masalah banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Karawang, berasal dari hulu yakni wilayah Puncak Bogor.

"Langkah-langkah penanganan (banjir) di Puncak sudah jelas. Kembalikan lagi ke area hijau, area hutan. Nanti, hutannya dikelola oleh Pemprov Jawa Barat," kata Dedi dalam video lain.

Dedi mengaku sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan ini.

"Bangunan-bangunannya dibongkar. Tentu membutuhkan waktu lama karena bangunan kokoh, juga memerlukan tenaga dan biaya besar, tetapi tetap saya lakukan," pungkas dia.