Kekayaan Alfian Nasution Eks Dirut Pertamina Patra Niaga yang Disebut Ahok BTP Harus Diperiksa

SURYA.co.id - Sosok hingga harta kekayaan mantan Dirut Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, jadi sorotan sejak namanya disebut-sebut Ahok BTP.

Ahok menyebut seharusnya Alfian juga ikut diperiksa Kejagung saat ini.

Terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Pasalnya, Alfian merupakan orang lama di Pertamina dan pada tahun 2023, dia ditarik dari PT Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Direktur Logistik dan Infrastruktur di PT Pertamina Persero.

“Saya kira nanti beliau bisa sudah dipanggil atau belum, saya enggak tahu. Harusnya sudah dipanggil ya. Kan masih dirut yang lama.

Kalau Pak Riva kena (jadi tersangka), harusnya dirutnya (sebelum Riva) juga dipanggil, mungkin ya,” ujar Ahok saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025), melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Sosok Andre Rosiade yang Malah Sebut Ahok BTP Pahlawan Kesiangan di Kasus Korupsi Pertamina

Dalam pemeriksaan hari ini, Ahok mengaku menjelaskan soal agenda dan isi rapat ketika dia masih menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina di tahun 2019-2024.

“Saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat,” imbuh dia.

Ahok mengatakan, karena dirinya sudah mundur dari Pertamina, dia tidak lagi bisa memberikan data yang dibutuhkan penyidik.

Untuk mendapatkan data-data yang diperlihatkan dan dijelaskan Ahok, penyidik harus meminta langsung kepada Pertamina.

“Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya, sebatas itu, kita tahu lah,” lanjut dia.

“Tentu, saya sampaikan pada Kejaksaan (Agung) penyidik. Intinya, saya mau membantu.

Mana yang kurang nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajari, (Ahok akan datang lagi jika dipanggil),” jelas dia. 

Harta Kekayaan Alfian Nasution

Alfian Nasution terakhir kali menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pada 31 Desember 2023.

Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina dan tercatat memiliki kekayaan lebih dari Rp46 miliar.

Sumber kekayaan terbesar Alfian berasal dari aset kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp28 miliar.

Ia juga mempunyai enam bidang tanah dan bangunan, di mana tiga di antaranya berada di luar negeri, tapi tak diketahui.

Selain itu, Alfian memiliki lima kendaraan dengan rincian tiga mobil dan dua motor.

Berikut rincian harta kekayaan Alfian, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 12.566.791.000

Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/90 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 316.791.000

Tanah dan Bangunan Seluas 438 m2/272 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 809 m2/154 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

Tanah Seluas 1350 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

Tanah Seluas 15284 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 1224 m2/1224 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.530.000.000

MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

MOBIL, LANDROVER JEEP L.C.HDTP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

MOTOR, VESPA LX IGET 125 Tahun 2021, HADIAH Rp. 38.000.000

MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.335.838.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.971.234.295

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 46.403.863.295

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 46.403.863.295.

Ahok BTP Diperiksa Kejagung

Diketahui, Ahok tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 08.36 WIB.

Kemudian, dia selesai diperiksa sekitar pukul 18.31 WIB. Hari ini, Ahok diperiksa untuk berkas perkara semua tersangka yang saat ini berjumlah sembilan orang.

Diberitakan, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.

Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi;

Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id