Banyak Asosiasi Ikutan Protes Pembatasan Angkutan Barang SKB 3 Dirjen & Polri, Kadin Jatim: Sembrono

Terkait kerugian yang dialami Organda, ia mengatakan sangat besar.

Dengan asumsi harga pemakaian atau sewa satu truk sebesar Rp 1 juta per hari dengan jumlah truk di Tanjung Perak sekitar 8.000 unit truk, maka kerugian dalam sehari mencapai Rp 8 miliar.

Artinya, kerugian selama 16 hari masa libur bisa mencapai Rp 108  miliar.

Belum kerugian supir yang tidak bisa bekerja selama 16 hari.

Kody mengancam, jika pemerintah tetap berpatokan kepada SKB tersebut, maka pengusaha truk tidak akan mematuhinya.

“Kami akan tetap jalan. Contohnya ya libur Idul Fitri tahun lalu tidak ada juga yang libur. Supaya kami patuh, tolong dikaji dulu untuk SKB-nya, libur cuku H-3 hingga H+1,” tegas Kody.

Ketua GPEI Jatim Isdarmawan Asrikan mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga sangat dirasakan oleh para eksportir pemilik barang.

Seperti diketahui, ekspor Jatim dalam satu tahun rata-rata mencapai US$ 24 miliar.

Sebagian besar dari sektor industri manufaktur, di mana 70-80 persen bahan bakunya harus import.

"Dengan tidak adanya kegiatan selama 2 minggu, tentunya akan mengganggu produksi para eksportir. Dan tentunya ini juga akan menimbulkan tambahan-tambahan biaya lain. Jika diasumsikan ekspor kita itu sekitar US$ 24 miliar dalam satu tahun, maka tiap bulan mencapai US$ 2 miliar," beber Isdarmawan.

Kalau dua minggu, berarti nilai kargo yang tidak bisa diangkut tidak sekitar US$ 1 miliar.

"Bisa dibayangkan, perputaran cash flow dari industri-industri kita tentunya terganggu,” ujarnya.

Ketua ALFI Jawa Timur Sebastian Wibisono mengungkapkan hal yang sama bahwa data di 2024 menunjukkan ekspor impor dengan menggunakan kontainer yang masuk Surabaya, mencapai 2,2 juta Teus dengan rata-rata per bulan mencapai 190.000 Teus.

“Kita kurangi komoditi untuk 9 bahan pokok mungkin 10 persen, jadi ada sekitar 140.000 Teus kita bagi dua. dan jumlah sebegitu besar selama 16 hari tidak bisa keluar. Kita bayangkan bagaimana stagnasi di pelabuhan. Dan jangan lupa di Pelindo, argo itu tetap jalan. Biaya terus bertambah, bukan kita tumpuk terus nggak bisa keluar terus gratis, biaya tetap jalan,” papar Sebastian.

Dengan adanya berbagai persoalan ini, dirinya mempertanyakan apakah pemerintah mengetahui dan menganalisis dan mengkaji setiap mengeluarkan SKB setiap tahunnya.