Di Tengah Efisiensi Anggaran, Program PKK Banyuwangi Harus Selektif dan Bisa Dipertanggungjawabkan

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani meminta TP PKK Banyuwangi berperan aktif dalam pembangunan daerah. Salah satunya melalui program Dasa Wisma, yakni pendataan penduduk yang dilakukan kader Dasa Wisma 

PKK Banyuwangi telah mengembangkan pelaporan online untuk memantau perkembangan keluarga di seluruh Banyuwangi. 

Program bertajuk Dasa Wisma itu digerakkan oleh kader PKK di mana setiap kader bertanggung jawab untuk memantau 10 keluarga.

Program yang dirintis Bupati Ipuk ini melakukan pelaporan secara online tentang kondisi masing-masing keluarga meliputi kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, hingga persoalan-persoalan administratif dasar keluarga.

"Aplikasi yang terus dikembangkan ini kini menjadi dasar pendataan kependudukan di Banyuwangi. Data yang terkumpul menjadi salah satu tool pembuatan kebijakan di Banyuwangi. Terima kasih para kader PKK" kata Ipuk saat serah terima jabatan Ketua dan pelantikan pengurus TP PKK Banyuwangi periode 2025-2030 di Banyuwangi, Kamis (13/3/2025). 

Ipuk mengatakan, data kependudukan adalah fondasi strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat perbaikan layanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.

“Di sini peran PKK terlibat. Kader maupun Dasa Wisma membantu pihak desa mendata warga untuk kegiatan pendistribusian bantuan sosial, subsidi, layanan kesehatan, maupun pendidikan. Sehingga program yang digulirkan benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Ipuk.

Dalam sertijab tersebut, Bupati Ipuk melantik Anna Nazili Hanim Mujiono sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi periode 2025-2030 menggantikan Budi Sayekti Sugirah.

Ipuk berpesan agar program kerja PKK diselaraskan dengan program-program daerah. Ipuk juga mewanti-wanti agar program PKK memiliki dampak positif serta jelas keberlanjutannya.  

"Di tengah efisiensi anggaran, PKK harus lebih selektif memilih program. Jangan sekedar menggelar pelatihan atau bantuan, tetapi tidak ada evaluasinya. Outputnya harus bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. *****