Daftar Perusahaan Pemilik Wisata yang Disegel Dedi Mulyadi karena Bikin Kerusakan Alam Puncak Bogor

SURYA.co.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tampak sudah tak tahan lagi lihat kerusakan alam yang terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Dedi langsung menyegel empat perusahaan pemilik tempat wisata yang diduga jadi penyebab kerusakan alam tersebut.

Bahkan, Dedi sampai nangis melihat dampak yang ditimbulkan.

Diketahui, Alih guna lahan menjadi pemicu banjir berulang di kawasan berhawa dingin tersebut.

Dedi pun tertunduk sambil sesekali menyeka air matanya setelah melihat kerusakan hutan di Gunung Gede Pangrango.

Baca juga: Sosok Rudy Susmanto Bupati Bogor yang Diminta Dedi Mulyadi Segera Cabut Izin Eiger Adventure Land

Dari kejauhan, ia melihat tanah terbelah. 

Dedi tak menyangka ada pembangunan ekowisata Eiger Adventure Land, yakni jembatan gantung.

"Lah, itu sudah ada bangunan ya (jembatan gantung), itu yang paling melanggar.

Lihat itu terbelah sampai longsor," kata Dedi sambil menunjuk tempat wisata jembatan Eiger Adventure Land, Megamendung, Kabupaten Bogor, melansir dari Kompas.com.

Eiger Adventure Land ini termasuk satu dari empat tempat wisata yang disegel karena melanggar regulasi lingkungan.

"Nggak boleh harusnya ini (dibangun wisata jembatan). Tempatnya memang bagus begini, tapi kan ada yang terganggu (warga jadi korban). Masak alam kayak gini aja diganggu," ucap Dedi.

Dedi kemudian bertanya kepada pejabat yang ikut hadir dalam kegiatan penyegalan, "Yang memberi izin ini siapa?" tanya Dedi dan dijawab salah satu pejabat bahwa Bupati Bogor yang sebelumnya.

Mendengar hal itu, Dedi langsung menanyakan Bupati Bogor saat ini. Ia langsung memanggil Rudy Susmanto.

Sambil memikirkan langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi lalu meminta rekomendasi cabut izin guna menata kembali kawasan hutan Puncak Bogor.

"Terus, Pak Bupati sekarang siapa? Nanti koordinasi KLH ya, minta dievaluasi izinnya dulu," ucapnya.

Petugas Kementerian Lingkungan Hidup (LH) tampak datang menghampiri Dedi di tempat wisata Eiger Adventure Land itu.

"Ini kan udah berizin dikeluarkan bupati (sebelumnya), dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?" tanya Dedi ke petugas LH.

"Itu kan udah hutan lindung, tapi kenapa dirusak (karena pembangunan)," tambah Dedi.

Setelah bertemu Bupati Bogor Rudy Susmanto, awak media kemudian dilarang mendekat karena ada perbincangan antara Dedi dan Rudy.

Baca juga: Imbas Viral Gebrakan Dedi Mulyadi, Pramono Anung dan Rano Karno Malah Beda Pandangan Soal Study Tour

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropriono, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Puncak Bogor.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi lahan kritis serta menindak tegas perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH secara langsung memimpin penyegelan dan penghentian operasional sejumlah perusahaan yang terbukti melanggar persetujuan lingkungan.

Hanif mengatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat sekitar.

Adapun penyegelan perusahaan yang melanggar regulasi lingkungan dilakukan di empat lokasi utama, yaitu:

1. PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan (PPSSBP).

2. PTPN I Regional 2 Gunung Mas.

3. PT Jaswita Jabar (Hibiscus Park).

4. Eiger Adventure Land, Megamendung.

Di setiap lokasi tersebut, Menteri LH/Kepala BPLH bersama tim Deputi Penegakan Hukum Lingkungan melakukan penyegelan dan memasang papan peringatan.

Keempat perusahaan ini diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan.

Ancaman Dedi Mulyadi ke Pelaku Wisata

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengancam akan mencabut izin tempat wisata yang melanggar, imbas dari banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.

Tak hanya tempat wisata yang dikelola swasta, Dedi Mulyadi juga menyinggung Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang mengelola wisata di Puncak, termasuk Jaswita.

Seperti diketahui, kawasan Puncak, Bogor diterjang banjir bandang pada Minggu (2/3/2025).  

Selain menerjang rumah warga, banjir ini juga mengakibatkan enam jembatarn terputus. 

Terkait hal ini Dedi Mulyadi, menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi pemicu banjir bandang dan longsor baru-baru ini. 

Menurut Dedi, perubahan fungsi hutan dan perkebunan teh menjadi kawasan industri dan komersial, terutama akibat penyewaan lahan oleh PTPN, telah mengurangi daya serap air di Puncak.

"Fokus kita pada audit lingkungan faktor penyebab, walaupun boleh lah saya berasumsi asumsinya karena kerusakan puncak," ujarnya saat menghadiri peresmian pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Senin (3/3/2025).

Ia menambahkan bahwa daerah yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air kini berubah menjadi kawasan industri akibat kebijakan penyewaan tanah yang dilakukan oleh PTPN. 

Meski bantuan bagi warga terdampak telah disalurkan oleh BPBD, Dedi menegaskan bahwa pencegahan jangka panjang jauh lebih penting.

Tanam Sayur Tumbuh Vila di Dieng Artikel Kompas.id

"Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air," tegasnya. 

Sebagai langkah konkret, Dedi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin wisata di kawasan Puncak.

Jika ditemukan pelanggaran, tak menutup kemungkinan izin usaha akan dicabut.

Ia menyoroti peran alih fungsi lahan dalam bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang yang melanda beberapa desa di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, kawasan Puncak harus dikembalikan pada fungsi alaminya sebagai area resapan air.

Dedi juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat yang mengelola wisata di Puncak, termasuk Jaswita. 

Ia menyoroti insiden di mana salah satu bangunan rekreasi di kawasan itu diduga menyebabkan penyumbatan aliran sungai hingga memperburuk dampak banjir.

"Ada Jaswita, itu membangun sarana rekreasi di Puncak. Keterangan Bupati Bogor ada salah satu kubah terjatuh masuk sungai menyumbat menjadi luapan air. Itu berdasarkan Bupati Bogor ngomong di telepon dengan saya. Ini yang harus segera dibenahi," ujar Dedi, Selasa (4/3/2025).

Dedi menyayangkan alih fungsi lahan yang dilakukan secara masif, mengingat kawasan Puncak seharusnya tetap menjadi wilayah perkebunan teh dan hutan guna menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah bencana. 

"Kalau areal itu mengurangi daya resapan air dan mengakibatkan bencana, kita evaluasi. Mana yang lebih didahulukan, keselamatan warga atau sekadar kesenangan beberapa orang saja? Keselamatan warga penting, lebih penting dari apa pun," pungkasnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id